Jakarta, Sulawesibersatu.com – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Pernyataan itu disampaikan Puan seusai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia memastikan laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu mengkaji mekanisme dan ketentuan konstitusional.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” ujar Puan. Pimpinan DPR juga akan mendengarkan masukan fraksi-fraksi dan komisi sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Situasi politik parlemen semakin menjadi perhatian setelah anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan lebih dari 25 anggota DPR telah menandatangani dokumen pengusulan HMP. Dukungan tersebut berasal dari lintas fraksi, meski masih sebatas sikap personal anggota.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Muhammad Khozin, juga mengungkapkan komunikasi informal lintas fraksi mulai mengerucut pada penggunaan HMP. Sementara politikus PDIP Andreas Hugo Pareira turut menilai mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen konstitusional untuk merespons polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Polemik kembali memanas setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang berkaitan dengan Gibran tidak sah dan batal. Putusan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan Pilpres 2024, meski tidak otomatis mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Di tengah tekanan politik tersebut, Puan juga menanggapi wacana pengunduran diri Gibran. Ia meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai sesuatu yang belum terjadi. Sementara itu, Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Kini bola panas berada di tangan DPR. Pengakuan pimpinan telah menerima laporan dan klaim lebih dari 25 tanda tangan menjadi perkembangan penting dalam polemik tersebut. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi DPR untuk memulai proses pemakzulan Gibran. Sikap fraksi-fraksi dan terpenuhinya persyaratan konstitusional akan menentukan kelanjutan usulan HMP tersebut. (AN/ZA)
