Maros Sulsel, Sulawesibersatu.com – Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, melontarkan peringatan keras terhadap dugaan mafia bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan). Ia meminta aparat penegak hukum menghukum seberat-beratnya siapa pun yang terbukti memperjualbelikan bantuan negara untuk keuntungan pribadi.
Pernyataan keras itu disampaikan Amran saat menyerahkan bantuan alsintan di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026). Ia menegaskan, bantuan pemerintah yang bersumber dari uang rakyat melalui pajak wajib disalurkan gratis kepada petani, bukan dijadikan ladang bisnis oknum.
“Ini menzolimi orang kecil, menzolimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya, harus diberi efek jera,” tegas Amran. Menurutnya, praktik memperjualbelikan bantuan pertanian merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan negara sekaligus merampas hak petani kecil.
Sorotan Amran kini mengarah ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Ia secara tegas meminta 85 unit traktor yang terindikasi bermasalah segera ditarik untuk ditelusuri. Langkah ini membuka jalan bagi pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan distribusi bantuan alsintan.
Amran juga mengapresiasi jajaran Asisten Intelijen Kodam dan kepolisian atas upaya mengungkap dugaan praktik mafia bantuan pertanian. Ia meminta penindakan dilakukan tanpa kompromi apabila ditemukan pelanggaran hukum, termasuk terhadap oknum yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya.
Tak hanya itu, Amran menegaskan tidak ada yang kebal hukum, sekalipun mengaku memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Ia juga menyoroti kemungkinan keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) dan menegaskan kedekatan dengan pejabat tidak boleh menjadi tameng untuk lolos dari proses hukum.
Kini, penarikan 85 traktor tersebut harus diikuti penelusuran menyeluruh terhadap pengadaan, distribusi, kelompok penerima, penguasaan barang hingga dugaan transaksi jual-beli. Aparat diminta mengungkap siapa yang bertanggung jawab dan ke mana bantuan negara itu dialihkan.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi pengawasan bantuan pertanian di Takalar. Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan keras. Sebab, jika dugaan penyelewengan terbukti, pihak yang bermain harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan biarkan hak petani berubah menjadi ladang keuntungan mafia alsintan! (TIM)












