Makassar, Sulawesibersatu.com – Jaringan Anti Narkoba (JAN) Sulawesi Selatan mendesak Kapolda Sulsel, Irjen Pol. M. Awal Chairuddin, tidak memberikan toleransi terhadap oknum anggota Polresta Gowa berinisial Bripka ZLF yang terseret dugaan penyalahgunaan hingga peredaran narkotika jenis sabu.
Sekretaris JAN Sulsel, M. Akbar, SH, menegaskan bahwa jika dugaan tersebut terbukti, ZLF harus dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Menurutnya, aparat penegak hukum yang terbukti terlibat narkotika justru menjadi ancaman serius bagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Kami berharap kepolisian transparan soal oknum anggota Polres Gowa yang disebut-sebut dalam pemberitaan sebagai pemakai dan pengedar narkotika,” tegas Akbar, Jumat (13/11/2026).
Akbar bahkan meminta Kapolda Sulsel berani mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu. Baginya, seragam kepolisian bukan tameng untuk menghindari sanksi hukum maupun kode etik apabila seorang anggota terbukti melakukan pelanggaran berat.
Sebelumnya, Bripka ZLF menjadi sorotan setelah video penggerebekan dirinya di kawasan yang dikenal sebagai Kampung Narkoba di Makassar viral di media sosial. Dalam penggerebekan tersebut, ZLF diduga terlibat penyalahgunaan hingga peredaran sabu.
Penggerebekan dilakukan anggota Pengamanan Internal (Paminal) Propam Polresta Gowa di sebuah rumah kos di Kompleks Kusta, Jalan Dangko, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Petugas disebut menemukan sejumlah barang bukti berupa sabu, pireks, alat isap, parang hingga sebilah badik.
Aksi penggerebekan itu disaksikan sejumlah warga, Ketua RT hingga anggota Brimob Polda Sulsel. Seorang saksi berinisial WY membenarkan adanya penggerebekan di rumah kos milik pria berinisial SL. “Digrebek Propam di kos-kosan milik SL. Iya, anggota polisi (Polres) di Gowa,” ungkapnya.
JAN Sulsel kini mendesak Propam mengusut kasus tersebut secara transparan dan menyeluruh. Publik menunggu keberanian Polda Sulsel membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah tetapi tumpul ketika berhadapan dengan oknum berseragam. Jika terbukti bersalah, pemecatan harus menjadi konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku. (TIM)
