Jeneponto Sulsel, Sulawesibersatu.com – Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAU Earmark Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023-2024 yang menelan anggaran Rp8,1 miliar kini berujung perkara korupsi. Kejaksaan Negeri Jeneponto menetapkan empat orang sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang merugikan negara Rp1.279.108.185,52.
Ironisnya, proyek yang seharusnya menjawab kebutuhan air bersih masyarakat di 24 lokasi justru diduga menjadi ladang praktik penyimpangan. Total anggaran sebesar Rp8.107.927.000 itu kini berada dalam bidikan penyidik setelah ditemukan persoalan serius sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan.
Penyidikan yang dimulai sejak 31 Maret 2026 telah memeriksa 186 saksi dan empat ahli. Penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti serta bukti elektronik, dengan melibatkan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan untuk menghitung kerugian keuangan negara.
Temuan penyidik mengungkap dugaan penetapan lokasi tanpa perencanaan dan kebutuhan masyarakat yang memadai. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) juga diduga tidak sesuai ketentuan karena dikerjakan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), bukan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM). Tak hanya itu, penggelembungan harga pompa dan bak reservoir serta kekurangan volume pekerjaan fisik turut ditemukan.
Lebih serius lagi, penyidik mengungkap dugaan pemotongan sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin proyek yang mengalir kepada pihak-pihak terkait. Praktik yang diduga berlangsung dalam setiap pencairan tersebut menjadi salah satu materi penyidikan untuk mengungkap ke mana aliran dana proyek bermuara.
Kepala Kejari Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo, didampingi Kasi Pidsus I Putu Kisnu dan Kasi Intel Irmansyah Asfari, mengumumkan empat tersangka berinisial MJA, mantan Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran; S, mantan Kabid Cipta Karya selaku PPK; serta MS dan NB, keduanya Tenaga Fasilitator Lapangan. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan perencanaan, penetapan lokasi, penyusunan RAB, pembelian material hingga pemotongan dan penerimaan dana proyek.
Keempat tersangka dijerat Pasal 603 sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidair UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Mereka ditahan selama 20 hari, mulai 18 November hingga 7 Desember 2026, di Rutan Kelas IIB Jeneponto dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Kejari Jeneponto memastikan perkara ini masih terus dikembangkan. Penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dan melakukan penelusuran aset untuk memulihkan kerugian negara. Publik kini menanti keberanian penyidik membongkar seluruh pihak yang diduga menikmati aliran dana, sebab uang miliaran rupiah yang dialokasikan untuk kebutuhan air bersih masyarakat harus dipertanggungjawabkan hingga tuntas. (TIM)






