Jakarta, Sulawesibersatu.com – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pujian terbuka kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat menghadiri pembukaan Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Suyudi disebut sebagai Kapolri baru yang membanggakan, melegakan, sekaligus menyejukkan.
Pujian itu disampaikan di hadapan para undangan setelah Prabowo menyapa sejumlah menteri koordinator Kabinet Merah Putih. Presiden bahkan menyinggung masa jabatan Suyudi yang belum genap dua bulan. “Kapolri yang baru dan membanggakan, dan melegakan, serta menyejukkan,” ujar Prabowo.
Namun, di balik pujian tersebut, institusi Bhayangkara tengah menghadapi ujian serius. Perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi lainnya menjadi sorotan tajam publik.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Kamis (12/11/2026), Suyudi membeberkan dugaan keterlibatan Listyo Sigit dalam pemberian perintah hingga penentuan target penyadapan. Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp.
Lebih mengejutkan, sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat pemerintahan, anggota DPR, tokoh politik, kepala daerah, aktivis hingga mahasiswa. Dugaan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan aparat dan perlindungan privasi warga negara.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Penyidik menduga praktik tersebut dilakukan tanpa prosedur dan dokumen permohonan penyidikan sebagaimana mestinya.
Keempat tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana terkait dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghilangan data elektronik. Meski demikian, seluruh dugaan keterlibatan mereka masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Kini, tantangan besar berada di tangan Suyudi. Pujian Presiden bukan akhir dari pekerjaan rumah Kapolri baru. Publik menunggu keberanian membongkar perkara hingga tuntas, menegakkan hukum tanpa tebang pilih, serta membuktikan bahwa seragam dan jabatan tinggi tidak menjadi tameng dari pertanggungjawaban hukum. (AN/ZA)
