Makassar, Sulawesibersatu.com – Gelombang sorotan terhadap pengelolaan dana publik kembali mengguncang Sulawesi Selatan. Di Makassar dan Sinjai, ratusan miliar rupiah anggaran rakyat kini dipertanyakan setelah sejumlah proyek yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat justru diduga bermasalah dan mangkrak.
Situasi ini muncul di tengah meningkatnya kasus korupsi kepala daerah secara nasional pasca Pilkada 2024. Beberapa kepala daerah bahkan telah terjerat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, memperkuat kekhawatiran publik terhadap integritas pejabat daerah dalam mengelola anggaran.
Di Kota Makassar, sorotan tajam muncul setelah Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan melaporkan dugaan penyimpangan dalam program seragam sekolah gratis tahun anggaran 2023-2024. Laporan tersebut disampaikan langsung ke KPK dengan melampirkan dokumen kontrak pengadaan, data distribusi, serta dugaan mark-up harga.
Ketua LMP Sulsel, Taufik Hidayat, menegaskan laporan itu merupakan bentuk kegelisahan masyarakat. Menurutnya, program pendidikan yang seharusnya membantu siswa justru diduga menjadi celah permainan anggaran.
Sementara itu di Kabupaten Sinjai, perhatian publik tertuju pada penggunaan dana pinjaman daerah sebesar Rp285 miliar. Dana tersebut berasal dari pinjaman Bank Sulselbar pada 2019 dan pinjaman PT SMI melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional pada 2020 yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi daerah.
Di tengah polemik tersebut, penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai juga tengah mengusut dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2019 dan 2020 serta dana hibah jaringan SPAM tahun 2023 dengan total nilai proyek lebih dari Rp21,9 miliar.
Sejumlah perkara lama turut kembali mencuat, termasuk dugaan penyimpangan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dinas Kesehatan Sinjai tahun 2016 yang hingga kini belum menemukan kejelasan hukum. Lambannya penyelesaian kasus-kasus tersebut memicu pertanyaan publik tentang konsistensi penegakan hukum.
Persatuan Jurnalis Indonesia Sulawesi Selatan mengingatkan agar aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa tebang pilih. “Jika perkara kecil cepat diproses sementara perkara besar berjalan lamban, wajar jika publik mempertanyakan keadilan. Keadilan tidak boleh berhenti di pintu air, ia harus mengalir sampai menara terakhir,” tegas humas PJI Sulsel. (TIM)
