Makassar, Sulawesibersatu.com – Proyek pemeliharaan jaringan irigasi tersier di Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Tahun Anggaran 2026, disorot tajam. Proyek yang dikelola POKTAN Bungung Barana Utara III itu diduga dikerjakan asal jadi. Ironisnya, program yang seharusnya menopang kesejahteraan petani justru menyisakan dugaan buruknya kualitas konstruksi.
Hasil investigasi lapangan menemukan indikasi pekerjaan tidak memenuhi standar teknis. Bangunan irigasi di bawah pembinaan BPLIP Kelas 1 Makassar tersebut diduga menyimpang dari ketentuan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), sehingga kelayakan hasil pekerjaan patut dipertanyakan.
Dugaan penyimpangan terlihat pada komposisi campuran material pasangan batu dan pondasi. Rasio adukan atau mix design diduga tidak sesuai spesifikasi. Jika terbukti, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi menjadi pintu masuk pemeriksaan penggunaan anggaran negara.
Lebih memprihatinkan, lapisan plesteran saluran dilaporkan berpori, rapuh, dan mudah hancur hanya dengan tekanan tangan ringan. Kondisi tersebut memunculkan dugaan penggunaan material yang tidak memadai serta lemahnya pengawasan selama proses pengerjaan.
Kualitas konstruksi yang dipertanyakan itu mengancam ketahanan bangunan dan manfaat irigasi bagi petani. Anggaran negara semestinya menghasilkan infrastruktur yang kuat dan berumur panjang, bukan bangunan yang justru menimbulkan kekhawatiran sebelum dimanfaatkan secara maksimal.
Direktur Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, bereaksi keras. Ia mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Polda Sulsel segera turun tangan, menerjunkan penyidik serta tenaga ahli untuk membongkar dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
“Kami mendesak Kejati Sulsel dan Polda Sulsel segera menurunkan tim ahli dan penyidik guna mendalami mutu serta kualitas pengerjaan irigasi tersebut. Jangan sampai anggaran negara mengalir untuk pekerjaan yang asal jadi dan merugikan para petani,” tegas Masryadi, Senin (16/11/2026), di Makassar.
CCW meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas material, volume pekerjaan, kesesuaian RKS hingga pertanggungjawaban anggaran. Jika ditemukan pelanggaran dan kerugian negara, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai uang negara habis, sementara petani hanya diwarisi bangunan irigasi yang rapuh. (TIM)








