Makassar, Sulawesibersatu.com – Forum Mahasiswa Anti Korupsi Luwu Timur (FORMAK LUTIM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jumat (26/6/2026), mendesak aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Luwu Timur.
Puluhan mahasiswa meminta Kejati Sulsel turun langsung mengawasi dan menyupervisi penanganan perkara yang dinilai menjadi perhatian publik. Mereka menuntut proses hukum berjalan profesional, transparan, serta bebas dari intervensi politik maupun kepentingan pihak tertentu.
Jenderal Lapangan FORMAK LUTIM, Putra, menegaskan korupsi merupakan ancaman serius yang merampas hak masyarakat atas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan anggaran harus diusut secara menyeluruh tanpa berhenti pada proses administratif.
Dalam aksi tersebut, FORMAK LUTIM menyoroti dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis, dugaan penyimpangan pengadaan ambulans yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia, serta sejumlah proyek lain yang dinilai berpotensi merugikan keuangan negara.
Mahasiswa juga mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak dapat dijadikan ukuran mutlak bahwa pengelolaan keuangan daerah bebas dari praktik korupsi. Mereka menilai masih terbuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran.
Putra mencontohkan sejumlah kasus korupsi di daerah lain yang tetap terjadi meski pemerintah daerah memperoleh opini WTP. Menurutnya, fakta tersebut menjadi bukti bahwa hasil audit tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari proses hukum apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi.
FORMAK LUTIM mendesak Kejati Sulsel mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat, mulai dari pelaksana teknis, penyedia barang dan jasa, pengambil keputusan, hingga pihak yang diduga menikmati keuntungan dari dugaan penyimpangan tersebut. Mereka juga meminta pendalaman terhadap berbagai proyek strategis bernilai besar di Luwu Timur.
Menutup aksi, FORMAK LUTIM mengajak masyarakat, akademisi, organisasi sipil, pemuda, dan insan pers mengawal proses penegakan hukum. Mereka menegaskan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. (TIM)
