Jeneponto Sulsel, Sulawesibersatu.com – Ratusan warga Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, menggelar aksi besar-besaran dengan mengepung Kantor Bupati Jeneponto, Rabu (10/6/2026). Mereka menolak rencana pembangunan Batalyon TNI yang dinilai mengancam lahan pertanian warga.
Aksi yang diikuti sekitar 200 orang itu berlangsung panas. Massa sempat terlibat ketegangan dengan aparat kepolisian dan Satpol PP saat mendesak pemerintah memberikan kepastian terkait status lahan yang disurvei.
Koordinator aksi, Nurul Imam Rahman, menegaskan warga menolak seluruh tahapan pembangunan batalyon, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Menurutnya, lahan tersebut merupakan sumber penghidupan utama masyarakat.
Warga khawatir pembangunan batalyon akan mengubah fungsi lahan produktif dan berdampak langsung pada kehidupan petani di Desa Kareloe. Mereka menilai kepentingan rakyat harus menjadi prioritas.
Tak hanya menyasar pemerintah daerah, massa juga meminta Panglima TNI mengevaluasi rencana tersebut. Mereka mendesak agar aspirasi masyarakat didengar sebelum keputusan apa pun diambil.
Sebelum turun ke jalan, warga mengaku telah dua kali menyampaikan petisi penolakan. Namun, karena belum mendapat kejelasan, mereka memilih melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes terbuka.
Menanggapi tuntutan itu, Kepala Badan Kesbangpol Jeneponto, Kamaruddin, menyatakan belum ada keputusan yang menetapkan Kareloe sebagai lokasi pembangunan batalyon. Saat ini, pemerintah masih berada pada tahap survei awal.
Usai berunjuk rasa di Kantor Bupati, massa bergerak ke DPRD Jeneponto dengan tuntutan serupa. Aksi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa penolakan warga belum mereda dan berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas jika pemerintah tidak segera memberikan kepastian. (TIM)
