Jakarta, Sulawesibersatu.com – Presiden Prabowo Subianto secara mendadak mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin sore, 14 September 2026. Purbaya dicopot dari kursi bendahara negara dan digantikan Suahasil Nazara, keputusan yang langsung menggegerkan publik.
Pergantian mendadak tersebut memantik spekulasi keras soal kondisi internal Kabinet Merah Putih. Di tengah pemerintahan yang masih relatif muda, pergantian pucuk Kementerian Keuangan dinilai bukan sekadar rotasi biasa karena menyangkut kendali atas APBN dan kebijakan fiskal negara.
Pemerintah menyebut langkah tersebut sebagai hak prerogatif Presiden untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat konsolidasi birokrasi. Namun, alasan formal itu belum sepenuhnya memadamkan pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik pergantian tersebut.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, bahkan membaca keputusan itu sebagai cermin kekecewaan Presiden terhadap Purbaya. Dugaan ketidaksejalanan dalam menjalankan sejumlah program strategis pemerintah disebut menjadi salah satu persoalan yang ikut mewarnai keputusan tersebut.
Sorotan semakin tajam ketika persoalan pengelolaan anggaran dikaitkan dengan ketegangan antara Purbaya dan Danantara, termasuk isu tagihan dana senilai Rp128 triliun. Jika benar terdapat perbedaan kepentingan dalam pengelolaan fiskal, pergantian menteri menjadi sinyal serius mengenai panasnya tarik-menarik kebijakan di lingkar pemerintahan.
Program andalan Presiden seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan fiskal serta koordinasi lintas lembaga yang solid. Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Kamrussammad, menegaskan perlunya sinkronisasi agar kebijakan fiskal tidak mengganggu kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi.
Kini Suahasil Nazara mewarisi kursi panas Kementerian Keuangan. Selain mengawal sisa APBN 2026, ia dituntut memastikan APBN 2027 berjalan sesuai garis kebijakan Presiden tanpa menimbulkan gejolak baru di tengah birokrasi dan pasar.
Pergantian ini akhirnya meninggalkan satu pertanyaan besar: apakah Purbaya benar-benar hanya diganti demi perbaikan kinerja, atau ada konflik kebijakan yang lebih dalam di balik pintu Istana? Publik kini menunggu jawaban terbuka agar pergantian bendahara negara tidak berubah menjadi alarm ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan negara. (AN/ZA)
