Barru Sulsel, Sulawesibersatu.com – Dugaan korupsi pengadaan jaringan internet senilai Rp2 miliar di lingkungan Pemkab Barru mulai terkuak. Kejaksaan Negeri (Kejari) Barru bergerak serius dengan menggeledah dua kantor OPD dan memeriksa 30 saksi untuk membongkar dugaan penyimpangan anggaran 2023-2024.
Dua kantor yang disasar penyidik yakni Diskominfo serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Barru. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen administrasi dan keuangan berhasil diamankan sebagai barang bukti untuk mengungkap aliran serta penggunaan anggaran pengadaan jaringan internet.
Kasi Intelijen Kejari Barru, Andi Moemammad Akram Rusydi, membenarkan tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut. “Kami melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen keuangan tahun 2023-2024 berkaitan tentang jaringan internet,” ungkapnya, Rabu (18/11/2026).
Penyidik juga telah memeriksa sedikitnya 30 saksi dari berbagai unsur, mulai pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), penyedia barang dan jasa hingga sejumlah SKPD. Pemeriksaan ini menjadi pintu masuk untuk menelusuri proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan.
Anggaran yang sedang dibidik mencapai Rp2 miliar, masing-masing Rp1 miliar pada 2023 dan Rp1 miliar pada 2024. Namun, Kejari menegaskan angka tersebut merupakan total alokasi anggaran, bukan kerugian negara. Penghitungan potensi kerugian keuangan negara masih berlangsung.
Penggeledahan dilakukan Kamis (12/11/2026), dengan dua tim terpisah. Tim pertama dipimpin Muhammad Ansyar, SH, menyasar kantor BPKAD, sedangkan tim kedua dipimpin Muhammad Taufik Wahab, SH, menggeledah kantor Diskominfo. Operasi tersebut berdasarkan surat perintah Kepala Kejari Barru dan penetapan izin penggeledahan Ketua Pengadilan Negeri Barru.
Kini, publik menanti hasil pembongkaran perkara tersebut. Apakah anggaran miliaran rupiah itu benar-benar digunakan sesuai peruntukan atau justru ditemukan praktik yang merugikan keuangan negara? Penyidik dituntut menelusuri setiap dokumen, transaksi, dan pihak yang terlibat agar perkara ini tidak berhenti sebatas pemeriksaan saksi.
Hingga 18 November 2026, Kejari Barru belum mengumumkan nilai pasti kerugian negara maupun penetapan tersangka. Namun, pemeriksaan 30 saksi dan penggeledahan dua kantor OPD menjadi sinyal bahwa perkara ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Uang rakyat Rp2 miliar harus dipertanggungjawabkan, dan siapa pun yang terbukti terlibat wajib diproses sesuai hukum. (TIM)












