Makassar, Sulawesibersatu.com – Gelombang amarah ratusan mahasiswa pecah di kantor DPRD Kota Makassar, Kamis (2/4/2026). Aksi yang digelar DPP FKMI itu berubah menjadi panggung kecaman keras terhadap pemerintah kota yang dinilai gagal total menegakkan aturan.
Dengan spanduk bernada tajam dan orasi berapi-api, massa menyoroti dugaan praktik ilegal yang disebut dibiarkan tumbuh di tengah kota. Mereka menilai ada pembiaran sistematis terhadap pelanggaran yang jelas-jelas merugikan masyarakat.
Sorotan utama mengarah ke gudang milik PT Pharma Indo Sukses yang berdiri di Kecamatan Tamalate. Lokasinya yang berada di tengah permukiman warga memicu kecurigaan besar soal legalitas dan keberanian pelanggaran aturan tata ruang.
Baim, Jenderal Lapangan aksi, melontarkan kritik tanpa kompromi. Ia menegaskan FKMI tidak datang untuk basa-basi, melainkan membongkar dugaan pelanggaran terang-terangan yang dianggap sengaja dibiarkan oleh pemerintah.
Tak hanya soal lokasi, FKMI juga mencium dugaan permainan izin mendirikan bangunan (IMB). Mereka menilai ada manipulasi administratif yang memungkinkan gudang tersebut berdiri mulus tanpa hambatan berarti.
Dampaknya sudah dirasakan warga setiap hari. Aktivitas bongkar muat memicu kemacetan, kebisingan, hingga kekhawatiran serius terkait distribusi farmasi di kawasan padat penduduk yang seharusnya steril dari aktivitas berisiko.
FKMI mendesak pemerintah dan DPRD segera bertindak yaitu tutup gudang, panggil pihak perusahaan, dan bongkar bangunan jika terbukti melanggar. Mereka juga menyindir keras DPRD yang dinilai lamban, bahkan terkesan membiarkan masalah ini berlarut.
Sementara itu, bola panas justru dilempar antarinstansi. Dinas Perdagangan bungkam, sementara pengawas menyebut dugaan pelanggaran mengarah pada aturan tata ruang yang secara jelas tidak menempatkan Tamalate sebagai kawasan pergudangan. Ketika aturan dilanggar terang-terangan, publik pun bertanya yakni siapa yang sebenarnya bermain di balik ini? (TIM)
