Jakarta, Sulawesibersatu.com – Kejutan politik mengguncang Istana. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup, Selasa (10/11/2026), yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut. Menurutnya, Gibran menyampaikan niat mundur sebagai respons atas dinamika keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Pernyataan paling mencolok datang ketika Prasetyo menegaskan Prabowo tidak pernah menolak niat pengunduran diri Gibran. Klarifikasi ini sekaligus membantah kabar bahwa Presiden secara tegas menentang keinginan Wakil Presiden.
Meski demikian, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Namun, isi detail pembicaraan keduanya tidak diungkapkan kepada publik, sehingga arah keputusan politik tersebut masih menyisakan tanda tanya.
Di tengah polemik, Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah ini menjadi bagian penting dari upayanya menghadapi persoalan yang berkembang.
Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati langkah hukum tersebut. Gibran dipersilakan membuktikan keabsahan dokumennya melalui mekanisme peradilan yang berlaku, bukan sekadar melalui perdebatan di ruang publik.
Pemerintah juga menyatakan menghormati proses politik di DPR RI terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Prasetyo mengingatkan bahwa DPR memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang harus dihormati.
Pengakuan niat mundur Gibran, sikap Prabowo yang tidak menolak, serta bergulirnya proses hukum dan politik kini menjadi sorotan nasional. Publik menanti apakah Gibran akan bertahan dan membuktikan dokumennya atau benar-benar mengambil langkah mundur dari kursi Wakil Presiden. (AN/ZA)
