Takalar Sulsel, Sulawesibersatu.com — Dugaan permainan program Irigasi Perpompaan (Irpom) di Kabupaten Takalar kian panas. Program Kementerian Pertanian yang seharusnya membantu petani justru dibayangi pengakuan adanya setoran fee 15 persen kepada oknum pejabat di lingkup Dinas Pertanian Takalar.
Salah seorang penerima manfaat mengaku menyetor fee setelah pekerjaan Irpom rampung. Dengan pagu Rp150 juta per titik, 15 persen berarti sekitar Rp22,5 juta. “Iya, saya setor fee 15 persen ke salah satu oknum pejabat,” ungkap sumber.
Dana Irpom dicairkan dua tahap, yakni Rp108 juta untuk progres sekitar 70 persen dan Rp42 juta setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Dugaan setoran tersebut disebut dilakukan setelah dana masuk ke rekening kelompok tani penerima.
Wakil Ketua Umum DPN-GNPK, Ramzah Thabraman, Jumat (4/9/2026), mendesak aparat penegak hukum membongkar dugaan praktik setor-menyetor tersebut. Ia mempertanyakan siapa penentu fee, siapa penerimanya, serta dasar permintaan uang tersebut.
“Kalau terbukti ada gratifikasi dan pungli, harus diproses hukum,” tegas Ramzah. Menurutnya, penggunaan uang negara untuk kepentingan petani tidak boleh dibebani pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Tak hanya soal fee, dugaan kejanggalan juga muncul dalam pelaksanaan fisik. Sejumlah ketua kelompok tani mengaku pekerjaan Irpom yang tercatat atas nama kelompok mereka justru diduga dikerjakan pihak lain yang disebut memiliki kedekatan dengan oknum pejabat Dinas Pertanian.
Program ini memiliki skala jumbo. Pembangunan Irpom di Takalar pada 2026 disebut mencapai 122 titik dengan total pagu sekitar Rp18,3 miliar, sementara pembangunan irigasi tersier atau Pilter mencapai 81 titik.
Jika dugaan fee 15 persen terjadi secara luas, nilainya berpotensi mencapai miliaran rupiah. Namun, belum ada bukti bahwa seluruh titik melakukan setoran tersebut. Karena itu, audit dan penyelidikan menyeluruh menjadi kunci untuk menentukan apakah ini sekadar pengakuan individual atau praktik yang terstruktur. (TIM)
