Takalar Sulsel, Sulawesibersatu.com – Dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam kegiatan Pelatihan ARKAS “Passirikia BOS” 2026 di Kabupaten Takalar memicu gelombang sorotan. Aktivis antikorupsi Sulawesi Selatan, Sakri, menyatakan siap melaporkan kegiatan tersebut ke aparat penegak hukum.
Laporan itu akan ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Takalar. Sakri meminta penyelidikan menyeluruh terhadap penggunaan dana yang diduga bersumber dari BOS dalam pelatihan tersebut.
Pelatihan yang digelar di dua hotel di Makassar itu diikuti seluruh sekolah SD dan SMP se-Takalar. Setiap sekolah disebut mengirim dua peserta dengan sejumlah biaya yang dibebankan kepada sekolah.
Biaya hotel, perjalanan dinas, uang harian, hingga biaya aplikasi menjadi komponen pengeluaran peserta. Total beban yang ditanggung setiap sekolah diperkirakan mencapai Rp3,1 juta.
Dengan jumlah peserta sekitar 261 sekolah, total anggaran yang diduga terserap mencapai Rp809,1 juta. Nilai fantastis itu kini menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai pertanyaan terkait transparansi pelaksanaannya.
Tak hanya soal anggaran, durasi kegiatan juga menjadi sorotan. Pelatihan yang dalam undangan dijadwalkan dua hari satu malam disebut hanya berlangsung sekitar satu setengah hari dan dibagi dalam tiga gelombang.
Informasi lain yang mencuat menyebut dua peserta ditempatkan dalam satu kamar hotel. Kondisi tersebut memunculkan dugaan perlunya audit terhadap kewajaran biaya akomodasi yang dibebankan kepada sekolah.
Wakil Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, Ramzah Thabraman, menegaskan penggunaan Dana BOS harus transparan dan akuntabel. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tersebut dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran pendidikan. (TIM)
