Jeneponto Sulsel, Sulawesibersatu.com — Hubungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan awak media kian memanas. Sejumlah wartawan lokal secara terbuka meluapkan kekecewaan mereka terhadap sikap Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto yang dinilai tertutup, sulit diakses, bahkan terkesan menghindari wartawan.
Para jurnalis mengaku berulang kali mencoba menghubungi Bupati maupun Wakil Bupati untuk kepentingan wawancara, klarifikasi, hingga sekadar silaturahmi. Namun, upaya tersebut disebut kerap berujung pada keheningan, janji kosong, atau jawaban normatif tanpa kejelasan. “Kami ini bukan musuh pemerintah. Tapi perlakuan seperti ini membuat kami merasa dianggap tidak penting. Sulit sekali mendapatkan akses langsung ke pimpinan daerah,” ujar seorang wartawan dengan nada kecewa.
Sikap tertutup tersebut dinilai mematikan arus informasi publik, terutama terkait kebijakan strategis dan agenda pemerintahan daerah. Wartawan mengingatkan bahwa media merupakan jembatan utama antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar pelengkap seremoni. “Kami bekerja untuk publik. Ketika kepala daerah menutup diri dari media, yang dirugikan bukan hanya wartawan, tapi seluruh masyarakat Jeneponto,” tegas wartawan lainnya.
Ironisnya, di tengah tuntutan transparansi dan keterbukaan informasi publik, kepala daerah justru dituding menjauh dari fungsi kontrol sosial media. Kondisi ini memicu dugaan adanya ketidaknyamanan pemerintah daerah terhadap kritik dan pertanyaan wartawan. Hingga berita ini diterbitkan, Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto memilih bungkam. Tidak ada pernyataan resmi, klarifikasi, maupun penjelasan terkait keluhan serius dari insan pers tersebut.
Para wartawan berharap pemerintah daerah segera menghentikan sikap eksklusif dan membuka ruang komunikasi yang sehat, profesional, dan demokratis dengan media. Jika tidak, jarak antara pemerintah dan rakyat dikhawatirkan akan semakin lebar. (TIM)
