Gowa Sulsel, Sulawesibersatu.com – Laporan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Gowa senilai Rp5,89 miliar kini menjadi sorotan. LSM Solidaritas Anti-Korupsi (SOMASI) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa membuka perkembangan penanganan laporan yang telah diserahkan.
Sekretaris Jenderal SOMASI, Solihin Nappa, SH, mengungkapkan laporan tersebut berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 dengan total anggaran mencapai Rp5.894.400.000.
SOMASI mempertanyakan keseriusan tindak lanjut laporan tersebut. Mereka meminta Kejari Gowa tidak sekadar menerima pengaduan masyarakat, tetapi memberikan kepastian mengenai langkah konkret yang telah dilakukan dalam menelusuri dugaan penyimpangan anggaran pendidikan itu.
“Kami mempertanyakan sudah sejauh mana laporan pengaduan yang kami masukkan ditindaklanjuti. Kami berharap Kejaksaan tidak membiarkan laporan masyarakat tanpa kejelasan,” tegas Solihin kepada Indonesiasatu.co.id, Selasa (17/11/2026).
Menurut SOMASI, Kejari Gowa harus menjelaskan apakah pengumpulan bahan keterangan, klarifikasi pihak terkait, serta pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS sudah dilakukan. Transparansi dinilai penting agar laporan tersebut tidak terkatung-katung tanpa kejelasan.
Tak berhenti pada desakan pemeriksaan, SOMASI juga meminta audit investigasi terhadap penggunaan anggaran tersebut dengan melibatkan BPK RI maupun BPKP. Langkah itu dinilai penting untuk menelusuri kemungkinan penyimpangan sekaligus memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
SOMASI menegaskan, apabila ditemukan bukti penyimpangan dan kerugian negara, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Namun, laporan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak sekolah, melainkan dorongan agar pengelolaan anggaran pendidikan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, SOMASI masih menunggu penjelasan resmi Kejari Gowa. Publik kini menanti kejelasan: sejauh mana laporan Dana BOS Rp5,89 miliar itu ditelusuri dan apakah dugaan penyimpangan tersebut akan berlanjut ke proses hukum. (TIM)






