“Perlu kami jelaskan dalam beberapa forum-forum rapat yang di gelar bahwa sistem komposisi atau formatur yang kita bangun haruslah mengacu pada pola rekrutmen yang berdasar the right men end the right job berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh wartawan bukan berdasarkan like in the deslike. Sehingga perlu kami luruskan bahwa untuk menguji skil atau kemampuan seorang wartawan ada beberapa indikator yang harus dimiliki di samping mempunyai kapabilitas atau SDM yang memadai juga harus paham tugas-tugas yang diembannya namun yang paling penting loyalitas dan komitmennya untuk bisa amanah dan profesional menjalankan roda organisasi sehingga kami menilai terjadinya stagnasi dan keterlambatan pelantikan juga tidak terlepas dari peran Sekjend sebagai inisiator dalam mengkaver tugas-tugas organisasi namun hal ini tidak di pahami yang bersangkutan sehingga menggunakan berbagai cara untuk mempertahan posisinya meskipun yang dilakukannya dengan cara-cara menghasut dan memprovokasi ibarat kacang lupa kulitnya kemana ia dulu berpijak,” ujarnya.
Manuver, sambungnya, yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini memaksakan kami untuk menyampaikan bahwa sejak lahirnya surat mandat pertama hingga proses pembentukan DPD. SPRI Sulsel tidak ada sedikitpun andil atau kontribusi dia terhadap organisasi hingga detik ini dimana yang berperan dari hulur ke hilir memfasilitasi dan membiaya hanya pemegang mandat pertama dan Ketua DPD SPRI Sulsel, sehingga sangat naif dan bodoh rasanya kalau mempresentatifkan dirinya mengambil alih dan mengatur tampuk kepemimpinan DPD SPRI Sulsel apalagi berbicara mewakili pengurus DPD Sulsel, jadi hanya orang yang bodoh dan tidak tahu diri yang memproklamirkan atau mengedukasi dirinya,” tambahnya.
Namun terlepas dari semua itu yang paling urgen pola rekrutmen yang ingin di bangun adalah jurnalis harus paham cara-cara fungsi dan tugas jurnalistik yang baik dan profesional dengan memahami norma-norma sosial dan agama sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sehingga tidak sekedar merekrut untuk mendaparkan legalitas dimana lembaga ini sekedar dijadikan tameng untuk berlindung.
“Bagi saya jabatan adalah amanah yang harus di emban bukan untuk di perdagangkan atau dipertontonkan apalagi untuk di banggakan, meskipun saya diminta berkali-kali DPP untuk jadi Ketua DPD namun dengan rendah hati saya menolak dan menyerahkan amanah ini kepada orang yang saya anggap berkompeten dan bisa mengayomi organisasi,” ungkapnya.
Untuk itu, katanya, kami sangat menyayangkan insiden ini. “kami seperti di jatuhi dan diserang oleh pesawat luar angkasa. berangkat dari kejadian ini mudah-mudahan kita bisa mengambil petik atau hikmah dan saya menghimbau kepada rekan-rekan pengurus DPD SPRI agar tidak mudah di adu domba atau di provokasi kita tetap bersatu merapatkan barisan mendukung dan mengawal SPRI Sulsel sesuai amanah Sekjend dan Ketua DPP untuk membesarkan SPRI di Sulsel, Tidak perlu merasa kecewa karna perjuangan masih panjang, kita bangga dan salut punya sosok yang kharismatik seperti bapak Heince G. Mandagi sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia terpilih yang konsisten memperjuangkan hak-hak wartawan demi kesejahteraan insan pers di tanah air,” jelasnya.
Akhir saya pribadi, lanjutnya, mewakili dan memohon maaf sebesar-besarnya sebagai manusia biasa tempat khilafnya dan dosa karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT tanpa ada ambisi atau tendensi apa-apa, saya hanya melakukan hak jawab kepada orang atau oknum yang telah mendzolimi saya tanpa ada konfirmasi lebih dahulu,” tutupnya.(*Red)
