Jeneponto Sulsel, Sulawesibersatu.com – Dunia pendidikan Kabupaten Jeneponto kembali tercoreng. Insiden memalukan yang terjadi di SD Negeri 7 Bontoramba kini berubah menjadi amukan publik, menyusul beredarnya video viral pada 10 Januari 2026 yang memperlihatkan sosok Kepala Sekolah diduga membentak guru honorer sambil memukul meja di ruang sekolah.
Aksi tersebut dinilai brutal secara psikologis, tidak beretika, dan jauh dari nilai-nilai seorang pendidik. Gelombang kecaman pun membanjiri media sosial dan ruang publik. Warga, aktivis pendidikan, hingga organisasi profesi guru secara terbuka menuntut Bupati Jeneponto segera mencopot Kepala Sekolah bersangkutan. “Ini bukan sekadar emosi sesaat. Ini potret kekuasaan yang arogan di ruang pendidikan,” ujar salah satu perwakilan organisasi guru, Minggu (11/1/2026).
Tak berhenti pada dugaan intimidasi, kasus ini kian panas setelah muncul dugaan nepotisme terang-terangan. Seorang guru honorer senior disebut kehilangan jam mengajar, yang diduga dialihkan kepada adik kandung Kepala Sekolah, seorang lulusan PPPK. Praktik ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang yang mencederai prinsip keadilan dan menghancurkan harapan para guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan gaji minim dan status tidak pasti. “Kalau ini dibiarkan, maka sekolah berubah jadi ladang kekuasaan keluarga,” tegas seorang aktivis pendidikan lokal.
Tekanan kini mengarah langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto. Publik menilai langkah mediasi saja tidak cukup dan berpotensi mengaburkan pelanggaran serius. Masyarakat mendesak agar sanksi administratif berat dijatuhkan, sesuai regulasi kepegawaian dan kode etik pendidik, demi memulihkan marwah dunia pendidikan yang telah tercoreng.
Kasus ini memicu gelombang solidaritas nasional di kalangan guru, terutama tenaga honorer. Mereka menuntut jaminan keamanan kerja, agar tidak bisa diberhentikan atau disingkirkan secara sepihak hanya karena relasi kuasa dan kedekatan keluarga. “Kami lelah diperlakukan seperti alat buang pakai,” ungkap salah satu guru honorer.
Kini, sorotan tajam publik tertuju pada Bupati Jeneponto. Diam atau lambannya respons dinilai akan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan dan memperkuat anggapan bahwa kekuasaan masih bisa menginjak martabat guru kecil. Apakah Bupati akan bertindak tegas, atau membiarkan luka pendidikan ini semakin membusuk? (TIM)
