Gowa Sulsel, Sulawesibersatu.com — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, memantik penolakan warga. Sedikitnya empat hektare lahan produktif yang menjadi tumpuan ekonomi puluhan kepala keluarga terancam terdampak. Program pengentasan kemiskinan kini berhadapan dengan kecemasan petani yang takut kehilangan sumber penghidupan.
Warga menegaskan, mereka bukan menolak pendidikan, tetapi mempertanyakan nasib masyarakat kecil jika lahan yang selama bertahun-tahun menghidupi keluarga mereka dialihkan tanpa solusi. Mereka mendukung Sekolah Rakyat, namun meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi hilangnya mata pencaharian warga.
“Kami bukan anti pendidikan. Kami sangat mendukung program Sekolah Rakyat Presiden. Tapi tolong lihat kami juga. Dari sini kami hidup, dari rumput dan bunga ini kami sekolahkan anak,” tegas Daeng Amir (52), petani rumput di kawasan tersebut, Jumat (23/10/2026).
Di atas lahan sekitar empat hektare itu, warga membudidayakan rumput gajah, rumput Jepang, bunga pucuk merah, dan berbagai tanaman hias. Hasilnya dipasok untuk kebutuhan perumahan serta proyek penataan taman di Makassar dan Gowa. Bagi warga, lahan tersebut bukan sekadar hamparan tanah, melainkan sumber pendapatan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak.
Kemarahan dan kekhawatiran warga semakin beralasan karena mereka mengaku belum menerima sosialisasi resmi mengenai penetapan lokasi pembangunan. Mereka mempertanyakan proses pengambilan keputusan yang dinilai belum melibatkan masyarakat terdampak. Tanpa dialog terbuka, rencana pembangunan dikhawatirkan memicu konflik kepentingan antara kebutuhan fasilitas pendidikan dan keberlangsungan ekonomi warga.
Persoalan ini juga menyentuh perlindungan kawasan bersejarah. Benteng Somba Opu telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan melalui Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 806/III/2022. Karena itu, pemerintah perlu memastikan rencana pembangunan sesuai ketentuan zonasi, pemanfaatan ruang, serta perlindungan cagar budaya sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Koordinator Forum Warga Benteng Somba Opu, Laode, menilai tujuan mulia Sekolah Rakyat jangan sampai melahirkan persoalan kemiskinan baru. Warga meminta Pemerintah Kabupaten Gowa dan Kementerian Sosial menunda pembangunan untuk mengkaji ulang lokasi, termasuk mempertimbangkan zona penunjang yang tidak produktif atau alternatif lahan milik pemerintah daerah. Mereka juga meminta kejelasan dasar penetapan lokasi dan ruang partisipasi masyarakat.
Jika pembangunan tetap dilakukan, warga menuntut skema pemberdayaan ekonomi yang nyata, bukan sekadar janji. Mereka mengusulkan pelibatan petani sebagai pemasok tanaman penghijauan, pengelola taman sekolah, hingga pembentukan koperasi binaan. Kini, pemerintah ditantang membuktikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat benar-benar memutus rantai kemiskinan tanpa mengorbankan warga yang selama ini berjuang menghidupi keluarganya dari lahan tersebut. (TIM)
