Makassar, Sulawesibersatu.com — Publik Sulawesi Selatan digegerkan oleh isu panas yang beredar kencang di tengah masyarakat. Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang seharusnya menjadi pusat pelayanan pajak kendaraan, kini disebut-sebut menjadi “tempat parkir” bagi ajudan dan mantan ajudan pejabat tinggi kepolisian.
Istilah sinis pun muncul. “Semua Ajudan dan Mantan Ajudan Semua Atas Titipan!” Benarkah Samsat berubah fungsi? Atau ini hanya kebetulan belaka? Isu ini memicu pertanyaan besar yakni mengapa begitu banyak personel dengan latar belakang ajudan pejabat tinggi disebut-sebut berkumpul di satu lini strategis, yakni Samsat? Padahal, di Sulsel terdapat berbagai satuan dan unit kerja Kepolisian lainnya dari Reskrim, Intel, hingga Sabhara. Namun mengapa justru Samsat yang disorot?
Sebagian pengamat menilai, Samsat bukan sekadar kantor pelayanan biasa. Ia adalah pusat perputaran administrasi kendaraan dan pajak yang bernilai triliunan rupiah setiap tahun. Posisi di dalamnya dianggap “basah”, strategis, dan penuh akses. Hingga kini belum ada penjelasan resmi yang secara gamblang membantah atau mengklarifikasi isu tersebut. Di tengah minimnya klarifikasi, spekulasi berkembang liar. Apakah ini hanya rotasi biasa? Apakah ini bagian dari strategi internal? Ataukah ada kepentingan tertentu yang sedang dijaga?
Transparansi menjadi kata kunci. Sebab, ketika pelayanan publik bersentuhan dengan dugaan praktik titipan jabatan, kepercayaan masyarakat bisa tergerus. Perlu ditegaskan, secara struktural Samsat memang melibatkan unsur kepolisian, pemerintah daerah, dan Jasa Raharja. Penempatan personel kepolisian di Samsat adalah hal yang wajar dalam konteks administrasi kendaraan bermotor.
Namun ketika isu “titipan” mencuat, yang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan melainkan integritas institusi. Jika benar hanya kebetulan dan rotasi biasa, publik berhak mendapat penjelasan. Jika tidak, maka ini bisa menjadi preseden buruk dalam tata kelola sumber daya manusia di institusi penegak hukum.
Di era keterbukaan informasi, isu sekecil apa pun bisa membesar seperti bola api. Satu-satunya cara meredamnya adalah keterbukaan. Samsat seharusnya menjadi simbol pelayanan prima, bukan pusat kontroversi. Kini bola ada di tangan para pemangku kebijakan. Akankah mereka menjawab? Atau membiarkan api opini terus membakar kepercayaan publik? (TIM)
