Maros Sulsel, Sulawesibersatu.com – Saat pemerintah pusat lantang menyerukan penghematan anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros justru memastikan satu pos tetap “kebal”: perjalanan dinas. Untuk tahun 2025, anggaran Rp30 miliar kembali dikunci, tanpa pengurangan sedikit pun dari tahun sebelumnya. Di tengah tekanan efisiensi nasional, angka fantastis ini menimbulkan pertanyaan publik yakni siapa yang benar-benar berhemat, dan siapa yang tetap nyaman bepergian atas nama tugas negara?
Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengakui hingga kini belum ada kepastian soal sektor yang akan dipangkas. Artinya, pemangkasan masih sebatas wacana, sementara anggaran perjalanan dinas sudah terlanjur dipatok utuh. “Selain perjalanan dinas, kami juga belum tahu anggaran apa saja yang akan dipangkas. Kami akan menyesuaikan dengan kebijakan pusat,” ujarnya, Kamis (30/1/2025).
Pernyataan ini justru memperkuat kesan bahwa efisiensi belum menjadi prioritas nyata, melainkan sekadar menunggu komando tanpa inisiatif. Pemkab Maros kemudian menawarkan solusi klasik yaitu perjalanan dinas akan dipilih yang ‘paling penting’, sementara rapat bisa dilakukan secara daring. Janji yang terdengar akrab di telinga publik, namun jarang terbukti menekan angka belanja secara signifikan. “Kami akan memprioritaskan perjalanan dinas yang memang penting dan tidak bisa dihindari,” tambah Davied.
Masalahnya, semua perjalanan dinas hampir selalu dianggap penting, dan celah inilah yang selama bertahun-tahun membuat anggaran tetap gemuk. Di saat masyarakat diminta memahami keterbatasan anggaran, Rp30 miliar justru disiapkan untuk mobilitas birokrasi. Jika efisiensi hanya berhenti pada narasi tanpa keberanian memangkas angka, maka kebijakan penghematan tak lebih dari slogan kosong.
Publik kini menunggu satu hal sederhana yakni benarkah Pemkab Maros siap berhemat, atau perjalanan dinas akan terus jadi zona nyaman yang tak tersentuh efisiensi? (TIM)
