“Halal Darahnya”! Wali Kota Parepare Disorot, Ancaman terhadap Media Picu Amarah Jurnalis

Parepare Sulsel, Sulawesibersatu.com – Pernyataan kontroversial Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menyebut frasa “halal darahnya” saat menyinggung media pengkritik pemerintah menuai kecaman. Ungkapan tersebut dinilai berpotensi menjadi intimidasi terhadap insan pers dan memantik kekhawatiran terhadap kebebasan jurnalistik.

Pernyataan itu terekam dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) perangkat daerah, Jumat (6/11/2026). Tasming mempersoalkan media yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan Pemkot Parepare, tetapi masih menerbitkan pemberitaan kritis terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah daerah.

“Dihajar juga pemerintah dengan berita yang tidak pantas,” ujar Tasming. Ia mempertanyakan sikap media yang menerima kerja sama publikasi dari pemerintah, tetapi tetap mengkritik pemerintah yang menjadi mitranya.

Polemik memuncak ketika Tasming menggunakan istilah Bali Bella’ dan melontarkan kalimat, “Bali Bella’ itu haram itu. Halal darahnya itu yang Bali Bella.” Ungkapan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan oleh seorang kepala daerah ketika membicarakan media dan hubungan kerja sama pemerintah.

Jurnalis Parepare, Darwiaty Dalle, Rabu (11/11/2026), mengecam pernyataan tersebut. Ia menilai ucapan Tasming mencederai profesi wartawan dan berpotensi menjadi bentuk intimidasi. Kritik terhadap pemerintah, menurutnya, merupakan bagian dari tugas pers selama disampaikan berdasarkan fakta.

Padahal, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers dan menempatkan kontrol sosial sebagai salah satu fungsi utama media. Kontrak kerja sama publikasi tidak boleh menjadi alat untuk membungkam pemberitaan kritis ataupun mengubah media menjadi corong pemerintah.

Jika merasa dirugikan oleh pemberitaan, pemerintah memiliki mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian melalui Dewan Pers. Karena itu, pernyataan bernada keras dari pejabat publik justru memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menghormati kebebasan pers.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare, Jenamar Aslan, menyatakan akan memberikan tanggapan resmi. Hingga berita ini disusun, klarifikasi langsung Tasming Hamid mengenai maksud ungkapan “halal darahnya” belum diperoleh. Publik kini menunggu penjelasan Wali Kota atas pernyataan yang telah menyeret hubungan Pemkot Parepare dengan insan pers ke pusaran kontroversi. (TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *