Jakarta, Sulawesibersatu.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa keberadaan kabinet bayangan bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan dalam negara demokrasi. Menurutnya, oposisi memang memiliki peran penting mengawasi jalannya pemerintahan.
Berbicara di Jakarta, Rabu (5/8/2026), Fadli menjelaskan konsep shadow cabinet lazim diterapkan di negara dengan sistem parlementer, seperti Inggris, sebagai instrumen kontrol terhadap pemerintah.
Ia mencontohkan, ketika Partai Buruh berkuasa, Partai Konservatif menjadi shadow government. Sebaliknya, saat Partai Konservatif memimpin, Partai Buruh mengambil peran sebagai kabinet bayangan.
Namun, Fadli menilai situasi di Indonesia berbeda. Ia menyindir bahwa pihak yang belakangan ramai disebut sebagai kabinet bayangan kemungkinan hanyalah “pengamat bayangan.”
Pernyataan bernada satire itu langsung menyita perhatian di tengah menguatnya perbincangan mengenai munculnya kelompok yang mengklaim siap mengawasi bahkan menandingi kinerja kabinet pemerintah.
Meski melontarkan sindiran, Fadli menegaskan dirinya tidak anti-kritik. Ia mengingatkan bahwa sebelum menjadi menteri, dirinya dikenal sebagai sosok yang kerap mengkritik pemerintah.
Karena itu, ia mempersilakan siapa pun menyampaikan kritik selama dilakukan secara terbuka, objektif, dan memiliki argumentasi yang kuat, bukan sekadar membangun opini tanpa dasar.
Bagi Fadli, yang dibutuhkan demokrasi bukan sekadar kabinet bayangan, melainkan kritik yang tajam, berbobot, dan mampu menghadirkan solusi bagi kepentingan publik, bukan hanya menjadi sensasi politik. (AN/ZA)
