Majene Sulbar, Sulawesibersatu.com – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Majene menggelar Forum Konsultasi Publik bertema “Bersama Mewujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik untuk Majene Maju dan Sejahtera” pada Senin (25/5/2026). Forum ini menjadi panggung evaluasi pelayanan digital daerah sekaligus ajang kritik terbuka antar-OPD, akademisi, dan insan pers.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Diskominfo Majene Albar Mustar, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Sosial Majene Hj. Najibah B. Fatta, S.Ag, M.Ag, Kepala BKPSDM Hj. Fatmawaty, SH, MH, Akademisi Unsulbar Dr. Suhartina, S.Pt, M.Si, Organisasi Pemuda, LSM, Tokoh Masyarakat, hingga Puluhan Jurnalis Lokal.
Dalam forum itu, Kadis Sosial Majene Hj. Najibah B. Fatta secara terbuka meminta Diskominfo mempercepat alur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama terkait pengajuan fasilitas video conference untuk pelayanan masyarakat.
Najibah menilai pelayanan digital tidak boleh justru memperlambat birokrasi. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak sampai menganggap sistem manual lebih cepat dibanding layanan elektronik yang selama ini digaungkan pemerintah.
“Kami butuh kejelasan prosedur dari A sampai Z. Jangan sampai digitalisasi malah memakan waktu dan membuat masyarakat kecewa,” tegas Najibah di hadapan peserta forum.
Selain menyoroti SPBE, Najibah juga membeberkan komitmen Pemkab Majene mempertahankan 5.739 tenaga P3K dan Non-ASN di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia menyebut pemerintah bahkan kembali mengaktifkan BPJS Kesehatan bagi ribuan warga kategori desil satu.
Isu profesionalisme media turut memanaskan diskusi. Kepala BKPSDM Majene Hj. Fatmawaty meminta insan pers lebih mengedepankan cross-check sebelum mempublikasikan isu kepegawaian agar tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sementara itu, akademisi Unsulbar Dr. Suhartina menawarkan kerja sama melalui program KKN Tematik untuk memperkuat literasi digital dan pencegahan kejahatan siber. Menanggapi seluruh masukan, Kepala Diskominfo Majene Albar Mustar berjanji akan mengevaluasi SOP pelayanan digital dan memperkuat kemitraan media demi terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan. (Ahmad)
