Makassar, Sulawesibersatu.com – Kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU Sulawesi Selatan membuat DPRD Sulsel naik pitam. Pertamina didesak segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar memberikan penjelasan sementara masyarakat terus dibuat kesulitan mendapatkan BBM.
Ketua DPRD Sulsel drg. Andi Rachmatika Dewi menegaskan persoalan energi kini semakin berat. Selain BBM, masyarakat juga menghadapi kelangkaan LPG 3 kilogram dan pemadaman listrik bergilir. “Masyarakat Sulawesi Selatan hari ini sedang lelah-lelahnya,” tegasnya.
Jajaran DPRD Sulsel bersama Komisi D kemudian mendatangi Kantor Pertamina Regional Sulawesi, Rabu (9/9/2026). Kunjungan itu merupakan tindak lanjut RDP 18 Agustus 2026 yang dinilai belum mampu mengurai persoalan distribusi BBM di lapangan.
Sorotan paling tajam datang dari Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif. Ia menduga masalah tidak semata-mata berada pada ketersediaan stok, tetapi juga pada rantai distribusi. Data penyaluran BBM diminta dibuka dan ditelusuri hingga ke tingkat penerima.
Dugaan praktik jual kembali BBM dengan harga tinggi ikut mencuat. Sufriadi menyebut adanya informasi BBM yang dijual hingga Rp165 ribu dan dugaan penggunaan barcode untuk melakukan pengisian berulang. Jika terbukti, praktik tersebut dinilai telah mengubah BBM bersubsidi menjadi ladang keuntungan.
Bahkan, Sufriadi memperkirakan satu jeriken dapat menghasilkan keuntungan sekitar Rp150 ribu. Jika pengisian dilakukan berkali-kali, keuntungan bisa mencapai ratusan ribu rupiah dalam sehari. Kondisi ini dinilai menjadi celah yang harus segera dibongkar melalui pengawasan ketat.
DPRD juga menuntut Pertamina menjelaskan secara terbuka kuota BBM masing-masing SPBU. CCTV diminta dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kendaraan atau pihak yang diduga melakukan pengisian berulang. Satgas BBM yang sebelumnya direncanakan Pemprov Sulsel pun didesak segera turun ke lapangan.
DPRD Sulsel menegaskan aparat penegak hukum tidak boleh ragu menindak jika ditemukan penyelewengan. Lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan BBM dalam jumlah besar juga diminta ditelusuri. Bagi DPRD, antrean panjang bukan sekadar masalah pasokan, tetapi alarm keras bahwa distribusi BBM harus segera dibongkar dan dibenahi. (TIM)
