Jeneponto Sulsel, Sulawesibersatu.com – Rencana dua Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jeneponto, Senin (9/11/2026), pukul 10.00 Wita, menuai kritik. Agenda yang saling berkaitan itu dipertanyakan efektivitasnya, terlebih peserta undangan mengeluhkan singkatnya waktu pemberitahuan.
Berdasarkan surat undangan Sekretariat Daerah Nomor 000.1.5.24.3/SETDA tertanggal 6 November 2026, peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum rapat dimulai. Ketentuan tersebut justru menambah tanda tanya di tengah persiapan kegiatan yang dinilai mendadak.
Paripurna pertama dijadwalkan membahas Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara paripurna kedua diagendakan untuk mengesahkan perubahan peraturan daerah tersebut.
Dua agenda yang memiliki keterkaitan langsung itu memunculkan pertanyaan: mengapa harus digelar dalam dua rapat terpisah? Bukankah pengaturan agenda yang lebih efektif dapat menghemat waktu, tenaga, bahkan biaya penyelenggaraan?
Salah satu peserta undangan yang enggan disebutkan namanya melontarkan kritik terhadap pola pelaksanaan tersebut. Ia menilai persoalan bukan semata kewajiban hadir lebih awal, melainkan substansi dan efektivitas kegiatan yang perlu dipertanyakan.
“Sudah diwajibkan datang 15 menit sebelum jam, tapi yang kami sayangkan justru pada substansi dan efektivitas rapat itu sendiri,” ungkapnya.
Peserta juga menyoroti pemberitahuan yang dianggap terlalu singkat. Kondisi ini memunculkan desakan agar penyelenggara lebih cermat menyusun jadwal dan mempertimbangkan kemungkinan menggabungkan agenda yang saling berhubungan.
Kini, Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD Jeneponto ditantang memberikan penjelasan terbuka. Jangan sampai rapat paripurna yang semestinya mengutamakan efektivitas pembahasan kebijakan justru menjadi sorotan akibat persoalan tata kelola, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan. (TIM)
