Makassar, Sulawesibersatu.com – Upaya mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menggugurkan status tersangkanya lewat jalur praperadilan berakhir kandas. Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak seluruh permohonannya terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Senin (9/11/2026).
Putusan perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks dibacakan hakim tunggal Arwana, SH, MH. Penolakan tersebut sekaligus menyatakan penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar tetap sah menurut hukum.
Hakim menegaskan, praperadilan hanya menguji aspek formil tindakan penyidik, bukan menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Karena itu, dalil Bahtiar yang mengaku tidak bertanggung jawab dan tidak terlibat dalam pengadaan bibit nanas tidak dapat diuji melalui mekanisme praperadilan.
Keberatan mengenai alat bukti juga tak mampu menggugurkan penetapan tersangka. Hakim menilai pemohon tidak menguraikan secara jelas bukti mana yang diperoleh secara tidak sah. Bahkan, Kejati Sulsel dinilai telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda.
Persoalan tidak dicantumkannya rincian hak tersangka dalam surat penetapan juga tidak menjadi alasan pembatalan. Hakim mempertimbangkan bahwa hak-hak tersebut telah disampaikan penyidik kepada Bahtiar saat pemeriksaan.
Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi, menyambut putusan tersebut. Ia menegaskan, keputusan hakim memperkuat bahwa proses penyidikan dan penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka telah dilakukan secara profesional, terukur, serta berdasarkan dukungan alat bukti yang sah.
Kejati Sulsel kini tak lagi terhalang gugatan praperadilan dan bersiap menuntaskan pemberkasan perkara. Tim Penyidik Pidana Khusus akan segera melanjutkan proses hukum untuk membawa perkara tersebut ke tahap penuntutan.
Selanjutnya, dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Dinas TPHBUN Sulsel Tahun Anggaran 2024 senilai Rp60 miliar akan diuji di Pengadilan Tipikor Makassar. Di sanalah pembuktian materi perkara, termasuk dugaan keterlibatan Bahtiar, akan dipertaruhkan di hadapan majelis hakim. (TIM)
