Kubu Raya Kalbar, Sulawesibersatu.com – Kebijakan penghentian distribusi BBM melalui sub penyalur oleh BPH Migas sejak 1 Oktober 2025 menuai kritik keras dari Ketua DPC Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten Kubu Raya, Nurjali. Kebijakan tersebut dinilai telah memicu krisis akses bahan bakar bagi masyarakat desa terpencil, khususnya di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya.
Nurjali menyebut, sejak seluruh sub penyalur dihentikan di wilayah Kubu Raya, masyarakat Desa Sungai Asam praktis kehilangan jalur utama mendapatkan BBM yang selama ini menjadi penopang aktivitas ekonomi warga.
Tim investigasi LIN Kubu Raya menemukan keluhan masyarakat semakin meluas. Warga mengaku kini harus membeli BBM dengan harga jauh lebih mahal dari harga resmi karena pasokan semakin terbatas.
Salah satu warga di wilayah Parit Harum mengungkapkan, harga BBM eceran kini melonjak tajam. Pertalite dijual antara Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter, sementara solar bahkan bisa mencapai Rp16.000 per liter dan sering kali sulit diperoleh.
Situasi ini semakin membuat masyarakat panik menjelang Idul Fitri. Warga khawatir kelangkaan BBM akan semakin parah saat kebutuhan meningkat menjelang hari raya.
Nurjali menegaskan kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi geografis wilayah terpencil seperti Kalimantan. Ia menjelaskan jarak Desa Sungai Asam ke SPBU terdekat mencapai sekitar 35 kilometer dengan kondisi jalan yang tidak sepenuhnya memadai.
LIN Kubu Raya mendesak Pertamina dan BPH Migas segera turun ke lapangan dan mencari solusi distribusi BBM bagi desa terpencil, agar kebijakan penataan distribusi energi tidak justru menyengsarakan masyarakat kecil. (TIM)
