Makassar, Sulawesibersatu.com – Lembaga independen Public Research Institute (PRI) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa sekaligus melaporkan dugaan penyimpangan proyek revitalisasi di SMKN 1 Makassar, Kamis (5/3/2026). Aksi tersebut menyasar Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai bentuk tekanan agar dugaan tersebut segera diusut tuntas.
Proyek yang dipersoalkan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak fantastis, Rp6.440.670.000. PRI menilai terdapat indikasi kuat ketidaksesuaian antara realisasi fisik pekerjaan dan spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemantauan lapangan, laporan masyarakat, serta telaah dokumen internal.
Sejumlah temuan disorot tajam, mulai dari mutu bangunan yang diduga tak memenuhi standar teknis, kualitas pengecatan yang disebut tak sesuai spesifikasi, hingga indikasi kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan. Jika terbukti, kondisi ini berpotensi merugikan negara dan mencederai integritas program revitalisasi pendidikan.
PRI mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan. Mereka juga meminta pencairan anggaran dihentikan sementara sampai audit investigatif independen dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
Tak hanya kontraktor dan pihak terkait, PRI menegaskan manajemen sekolah tidak boleh bersikap pasif. Sebagai penerima manfaat, pihak sekolah dinilai memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menolak menandatangani serah terima pekerjaan bila belum sesuai spesifikasi teknis.
Direktur PRI, Muhammad Abduh Azizul Gaffar, menegaskan pengawalan ini adalah bentuk komitmen menjaga uang rakyat. “Anggaran pendidikan adalah amanah. Jika ada dugaan penyimpangan dalam proyek miliaran rupiah, itu tidak bisa dianggap sepele. Penegak hukum harus turun tangan dan membuka semuanya secara terang benderang,” tegasnya. (TIM)
