Makassar, Sulawesibersatu.com – Sejumlah massa dari Front Perlawanan Gizi Rakyat (FPGR) menggelar aksi panas di depan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Selasa (3/3/2026). Mereka menuntut pengusutan total polemik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Takalar yang dituding menyisakan persoalan limbah hingga dugaan ketidaktransparanan anggaran.
Dalam orasinya, Jenderal Lapangan FPGR, Muh. Waliyullah, menyebut program strategis negara itu tak boleh dijalankan tanpa kehati-hatian. Ia menegaskan, hak gizi masyarakat harus dijamin tanpa mengorbankan kesehatan lingkungan dan tata kelola yang bersih.
Sorotan utama tertuju pada pengelolaan limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan keterangan Ardiansyah dari DLHP Takalar, hanya dua dapur yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selebihnya dipertanyakan kesiapan dan kepatuhannya terhadap standar lingkungan.
Dugaan dampaknya disebut mulai terasa di Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara. Petani mengaku tanaman padi mereka menguning dan mati setelah sawah dialiri limbah yang diduga berasal dari dapur MBG. Jika terbukti, kondisi ini dinilai mengancam keberlanjutan ekonomi warga.
Tak berhenti di situ, FPGR juga mempertanyakan selisih anggaran. Estimasi biaya menu yang beredar berkisar Rp4.000-Rp7.000 per paket, sementara standar pemerintah pusat sejak Januari 2025 ditetapkan Rp10.000. Massa meminta Kejati Sulsel menelusuri perbedaan tersebut secara terbuka.
Dalam pernyataan sikapnya, FPGR mendesak pemeriksaan menyeluruh seluruh dapur MBG di Takalar, penutupan permanen dapur yang tak memenuhi standar kesehatan dan lingkungan, serta pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran. Mereka juga meminta audit tenaga gizi oleh Dinas Kesehatan Takalar dan inspeksi sanitasi oleh instansi terkait.
FPGR menegaskan aksi ini sebagai bentuk kontrol sosial agar program pemenuhan gizi berjalan sesuai tujuan awalnya. Mereka berharap aparat penegak hukum bertindak profesional dan transparan demi mencegah program yang dirancang menyejahterakan rakyat justru memicu persoalan baru. (TIM)
