Makassar, Sulawesibersatu.com — Kelangkaan Bio Solar di Sulawesi Selatan kini memasuki fase mengkhawatirkan. Sepanjang jalur strategis Makassar-Pangkep, antrean kendaraan di SPBU bukan lagi kejadian insidental, melainkan fenomena harian. Truk logistik, bus antarkota, hingga kendaraan pribadi mengular hingga ke badan jalan, memicu kemacetan dan memperlambat arus distribusi barang.
Pantauan langsung tim di sejumlah SPBU sepanjang jalur tersebut menunjukkan pola yang seragam: stok Bio Solar cepat habis, pembatasan pengisian diberlakukan, dan waktu tunggu mencapai berjam-jam. Sejumlah pengemudi mengaku harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain demi mendapatkan solar bersubsidi. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius terkait kapasitas PT Pertamina Patra Niaga dalam mengelola distribusi BBM, khususnya di wilayah strategis seperti Sulawesi Selatan.
Akademisi dan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Inovasi, Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, ST, MT, MM, MH, menilai kelangkaan Bio Solar tidak bisa dilihat sekadar sebagai gangguan teknis. “Jika hampir seluruh SPBU di satu jalur strategis mengalami kekosongan atau antrean ekstrem, itu menandakan masalah sistemik. Pertamina Patra Niaga tidak cukup adaptif membaca pola konsumsi dan kebutuhan riil di lapangan,” tegas Affandy.
Menurutnya, Bio Solar merupakan tulang punggung sektor logistik dan transportasi. Setiap gangguan pasokan akan berdampak langsung pada biaya distribusi, keterlambatan pengiriman barang, hingga kenaikan harga di tingkat konsumen. Affandy menambahkan, posisi Sulawesi Selatan sebagai hub logistik kawasan timur Indonesia membuat persoalan ini berpotensi menimbulkan efek domino. “Ketika pasokan energi di wilayah ini terganggu, dampaknya tidak berhenti di level lokal. Daerah penyangga lain bisa ikut terdampak,” ujarnya.
Ia menegaskan, kelangkaan Bio Solar bukan kali pertama terjadi. Pola berulang ini menunjukkan lemahnya sistem mitigasi serta pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Di lapangan, dampaknya terasa nyata. Sejumlah sopir truk mengaku harus menunggu hingga tiga jam, bahkan memilih bermalam di sekitar SPBU karena khawatir stok kembali habis jika meninggalkan antrean. Kondisi ini memperbesar risiko penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Ironisnya, hingga kini belum ada penjelasan terbuka dan komprehensif dari Pertamina Patra Niaga mengenai penyebab utama kelangkaan Bio Solar di Sulawesi Selatan. Minimnya informasi justru memperkuat keresahan publik. Affandy mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja distribusi Pertamina Patra Niaga, termasuk audit kuota, pola penyaluran, dan pengawasan di tingkat SPBU. “Energi adalah hajat hidup orang banyak. Negara tidak boleh absen. Jika Pertamina gagal menjalankan mandatnya, pemerintah harus turun tangan secara tegas,” katanya.
Sementara itu, antrean masih mengular, roda ekonomi bergerak tertatih, dan masyarakat Sulawesi Selatan terus menunggu kehadiran negara untuk memastikan hak dasar atas energi tetap terpenuhi. (TIM)
