Jakarta, Sulawesibersatu.com – Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia (GMHI) melontarkan kritik keras terhadap kondisi penegakan hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Mimika, Papua. Sorotan itu disampaikan dalam aksi orasi pada Rabu (26/8/2026).
GMHI menuding sejumlah persoalan serius masih menghantui Mimika, mulai dari dugaan maraknya praktik perjudian hingga pelosok desa, dugaan keterlibatan oknum aparat, hingga dugaan kekerasan yang menyebabkan seorang warga sipil meninggal dunia akibat penembakan.
Sorotan GMHI juga diarahkan kepada Kapolres Mimika AKBP Alfredo Agustinus Rumbiak. Mereka menilai kondisi kamtibmas sejak yang bersangkutan menjabat perlu dievaluasi secara serius karena munculnya keresahan dan ketegangan di tengah masyarakat.
“Ketika persoalan hukum dan keamanan terus menimbulkan keresahan, sementara dugaan pelanggaran belum mendapatkan penyelesaian yang transparan, maka kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian ikut dipertaruhkan,” tegas GMHI.
Atas kondisi tersebut, GMHI mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot AKBP Alfredo Agustinus Rumbiak dari jabatan Kapolres Mimika. Desakan itu dikaitkan dengan dugaan lemahnya pengawasan, penegakan hukum, serta dugaan adanya keterlibatan dalam praktik perjudian yang mereka soroti.
GMHI juga meminta Divisi Propam Polri dan Bareskrim Polri turun langsung ke Mimika untuk memeriksa Kapolres beserta jajarannya. Mereka meminta dugaan perjudian, narkoba, serta dugaan pelanggaran aparat diusut secara objektif dan transparan.
Kasus penembakan warga sipil yang diduga melibatkan oknum kepolisian turut menjadi tuntutan utama. GMHI mendesak perkara tersebut segera dituntaskan secara terbuka dan sesuai hukum, sekaligus meminta tindakan tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
Dalam audiensi dengan perwakilan massa aksi, pihak Humas Mabes Polri menyatakan laporan dan tuntutan GMHI akan diterima dan disampaikan kepada pimpinan. Proses tersebut disebut membutuhkan waktu hingga 14 hari kerja. GMHI menegaskan akan terus mengawal respons Polri dan menuntut pembenahan Polres Mimika demi memulihkan rasa aman serta kepercayaan masyarakat. (AN/ZA)
