Makassar, Sulawesibersatu.com – Makassar kembali bergolak. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Tamalate turun ke jalan, Senin (19/1/2026), menjadikan Bundaran Keramat AP Pettarani sebagai panggung perlawanan terhadap demokrasi yang mereka nilai sedang dirampok secara terang-terangan oleh politik dinasti.
Aksi ini menjadi tamparan keras bagi elite kekuasaan nasional yang dituding membangun jejaring oligarki keluarga, populer disebut “Geng Solo”. HMI menilai pola kekuasaan tersebut bukan sekadar ancaman, melainkan racun yang perlahan membunuh demokrasi dan mengubah negara menjadi panggung warisan politik segelintir elite.
Koordinator aksi, Danial, dengan lantang menyebut praktik politik dinasti sebagai pengkhianatan telanjang terhadap reformasi. Demokrasi, kata dia, telah direduksi menjadi alat pelanggeng kekuasaan, bukan lagi mekanisme kedaulatan rakyat. “Demokrasi bukan milik keluarga. Ini hak rakyat, dan hari ini hak itu sedang dirampas,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, HMI Korkom Tamalate juga menghantam wacana pemilihan kepala daerah oleh DPR. Mereka menyebut skema tersebut sebagai kudeta konstitusional yang membungkus perampasan hak rakyat dengan dalih efisiensi, namun sarat kepentingan elite dan transaksi politik gelap.
Berbekal Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, HMI menegaskan bahwa kedaulatan mutlak berada di tangan rakyat, bukan di ruang-ruang rapat elite. Penunjukan kepala daerah oleh DPR dinilai hanya akan mempercepat kematian demokrasi di daerah dan memperkuat cengkeraman oligarki.
HMI Korkom Tamalate juga memperingatkan bahaya meluasnya politik dinasti di Sulawesi Selatan. Mereka menegaskan akan terus berada di garis depan perlawanan, sebab bagi mahasiswa, diam di tengah kehancuran demokrasi adalah bentuk kejahatan paling pengecut. (TIM)
