Pontianak Kalbar, Sulawesibersatu.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi tameng melawan stunting justru memicu keresahan di SDN 71 Pontianak Barat. Sejumlah wali murid melaporkan temuan makanan tidak layak konsumsi yang dibagikan kepada siswa dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam laporan yang dihimpun dari orang tua siswa, disebutkan adanya dugaan makanan basi, buah membusuk, hingga kue berjamur yang tetap didistribusikan kepada anak-anak. Dokumentasi berupa foto dan video menunjukkan kondisi makanan yang dinilai jauh dari standar keamanan pangan.
Kekhawatiran orang tua bukan tanpa alasan. Mereka menilai konsumsi makanan tersebut berpotensi membahayakan kesehatan anak, terutama karena diberikan secara rutin dalam program sekolah. Beberapa wali murid mengaku telah menyampaikan keluhan, namun respons dinilai belum memadai.
Nama seorang penyedia makanan, H. Widodo mantan anggota DPRD Kota Pontianak dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), turut disebut dalam keluhan tersebut. Ia diketahui mengelola sejumlah dapur penyedia MBG di wilayah Sungai Beliung. Namun hingga kini, tuduhan terkait kelalaian dalam pengelolaan makanan masih bersifat dugaan dan belum diputuskan secara hukum.
Puncak protes terjadi pada 6 Maret 2026 saat pertemuan antara pihak sekolah, orang tua, dan pengelola program. Dalam forum tersebut, orang tua mendesak adanya penjelasan dan tanggung jawab atas kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
Sejumlah pihak menilai persoalan ini menunjukkan kemungkinan adanya kelemahan dalam pengawasan rantai distribusi pangan, mulai dari pengolahan hingga pengiriman. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kasus gangguan kesehatan di kalangan siswa.
Para wali murid kini mendesak instansi terkait, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk segera melakukan inspeksi terhadap dapur-dapur penyedia makanan. Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.
Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa program sosial berskala besar memerlukan pengawasan ketat. Hingga ada hasil investigasi resmi, publik diimbau untuk menunggu klarifikasi dari pihak terkait sambil memastikan keselamatan anak tetap menjadi prioritas utama. (TIM)
