Makassar, Sulawesibersatu.com — Suasana rapat paripurna DPRD Makassar mendadak memanas, Selasa (25/11), setelah Ketua DPRD Supratman melontarkan kritik paling tajamnya terkait kisruh pemilihan RT/RW. Ia menyebut proses pemilihan yang seharusnya menjadi pesta demokrasi warga justru berubah menjadi ajang intimidasi politik yang “membuat lurah gemetar”.
Di hadapan anggota dewan, Supratman menuding ada orang-orang tertentu yang dikenal dekat dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan manuver mengunjungi para lurah hingga menimbulkan ketakutan berlebihan. “Ada orang tertentu datang, tidak perlu saya sebut siapa lurahnya langsung gemetar,” tegasnya dengan nada tinggi.
Menurutnya, hal ini telah menciptakan pola pembagian masyarakat ke dalam kotak-kotak politik, sesuatu yang ia sebut sebagai ancaman serius bagi stabilitas di tingkat akar rumput. Supratman bahkan mengungkap munculnya ancaman terang-terangan terhadap calon RT/RW. Calon disebut bisa tidak diloloskan hanya karena terlihat berfoto dengan pihak tertentu.
Ia juga menyebut hal-hal sepele seperti legalisir ijazah pun dapat berubah menjadi persoalan besar apabila lurah sudah “ketakutan”. Ia membeberkan karut-marut teknis yang semakin memperparah situasi yaitu Juknis pemilihan kacau balau, berbeda tiap kelurahan, Syarat domisili dan pakaian tidak seragam, Warga membawa KK ke TPS, namun nama tidak ada dalam DPT. Bahkan ada nama orang meninggal yang masih tercatat sebagai pemilih. “Lalu siapa yang buat DPT? Ini amburadul,” semprotnya.
Yang membuat Ketua DPRD makin geram yakni panitia belum jelas, kotak suara belum dirancang, kertas suara belum dicetak tetapi anggarannya disebut bisa mencapai Rp5 miliar. Supratman menyebut kondisi tersebut sebagai bom waktu. “Kalau tidak siap, jangan dipaksakan. Ini bisa bikin masyarakat terkotak-kotak, bahkan bisa memicu kerusuhan.”
Ia menegaskan DPRD dapat menghentikan penggunaan anggaran bila persiapan pemilihan masih berantakan. Menutup pernyataannya, Supratman memberi pesan keras kepada para lurah agar tidak “bermain-main” dengan kualifikasi dan berkas calon. “Kalau ada yang protes tidak apa-apa. Tapi jangan sampai lurah yang menentukan nasib calon. Ini harus dibenahi!” (TIM)
