Pangkep Sulsel, Sulawesibersatu.com — Lembaga Kontrol Keuangan Negara (LKKN) melontarkan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah di Sulawesi Selatan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan. LKKN menilai, praktik kekuasaan yang sarat kepentingan keluarga berpotensi menjadi sasaran operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Umum LKKN, Ibar Saputra, menyebut kasus OTT KPK di Kabupaten Bekasi harus menjadi alarm bahaya bagi kepala daerah di Sulsel, termasuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). “OTT KPK di Bekasi harus jadi pelajaran serius. Di Sulsel, sangat mungkin terjadi. Apalagi jika dalam satu daerah terdapat pejabat strategis yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat. Itu sangat mencolok dan pasti masuk radar KPK,” tegas Ibar, Sabtu (20/12).
Sorotan tajam diarahkan ke Kabupaten Pangkep, menyusul mencuatnya informasi tentang kuatnya jejaring kekuasaan keluarga di lingkaran pemerintahan daerah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sekretaris Daerah (Sekda) Pangkep, Hj. Suriani A. Hamid, disebut merupakan tante kandung dari Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL). Tak berhenti di situ, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pangkep, Muhammad Husni Rahman, diketahui merupakan suami dari Sekda Pangkep, sehingga dua jabatan vital keuangan daerah berada dalam satu rumah tangga.
Sumber terpercaya juga mengungkapkan bahwa, yakni Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) disebut merupakan ibu kandung Bupati Pangkep, Kepala Dinas Kesehatan juga merupakan saudara kandung Sekda, serta Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) dan Kepala Dinas Kesehatan juga memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan Sekda. “Bayangkan, Sekda adalah tante Bupati, Kepala Bapenda adalah suami Sekda, Kadis Kesehatan ibu Bupati sekaligus saudara Sekda. Ini bukan lagi kebetulan,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Informasi tersebut telah dikonfirmasi kepada Wakil Bupati Pangkep, H. Abdul Rahman Assagaf. Melalui pesan WhatsApp, Wabup membenarkan hubungan kekerabatan tersebut. “Iyye, beliau tante Pak Bupati, dan sudah jadi Sekda sebelum Pak Yusran jadi Bupati,” tulis Wabup. Ia juga membenarkan bahwa Kepala Bapenda merupakan suami dari Sekda Pangkep. “Iyye,” jawabnya singkat.
LKKN menilai kondisi tersebut rawan menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. “Jika kekuasaan berputar di lingkaran keluarga, maka pengawasan melemah dan penyalahgunaan wewenang sangat mungkin terjadi. KPK tidak pernah tidur,” tutup Ibar. (TIM)
