Jeneponto Sulsel, Sulawesibersatu.com — Harapan warga Kecamatan Batang untuk menikmati jalan yang layak berubah menjadi kekecewaan. Proyek peningkatan ruas Jalan Bontoraya-Kalongko di Kabupaten Jeneponto kini menuai sorotan tajam setelah diduga kuat dikerjakan di bawah spesifikasi teknis dan terkesan asal jadi.
Jalan yang baru saja diaspal itu justru memunculkan tanda-tanda kerusakan dini. Ketebalan aspal diduga hanya sekitar 3 sentimeter, jauh dari standar teknis jalan kabupaten. Di beberapa titik, permukaan jalan terlihat kasar, tidak rata, bahkan mulai terkelupas meski belum lama dikerjakan. “Kalau seperti ini, jangan harap bertahan lama. Aspalnya tipis sekali, seperti hanya sekadar menutup jalan,” keluh seorang warga setempat dengan nada kecewa.
Hasil pantauan lapangan menunjukkan indikasi serius lemahnya kualitas pekerjaan. Retakan rambut, pori-pori terbuka, hingga butiran agregat yang mudah lepas terlihat jelas di permukaan jalan. Kondisi ini menguatkan dugaan bahwa proses teknis mulai dari pencampuran material, pelapisan prime coat, hingga pemadatan—tidak dilakukan sesuai prosedur.
Ironisnya, proyek yang menggunakan anggaran negara ini juga minim transparansi. Di lokasi pekerjaan tidak ditemukan papan informasi proyek. Tidak ada keterangan nilai anggaran, volume pekerjaan, maupun identitas kontraktor pelaksana. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar: apa yang sebenarnya sedang dikerjakan, dan siapa yang bertanggung jawab?
Lemahnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jeneponto pun disorot. Warga menilai pembiaran terhadap mutu pekerjaan seperti ini hanya akan melahirkan proyek jalan yang cepat rusak, memboroskan anggaran, dan kembali menyengsarakan masyarakat. Jika kondisi tersebut dibiarkan, bukan tidak mungkin jalan ini akan hancur sebelum mencapai umur layanan yang seharusnya, terutama saat musim hujan tiba dan lalu lintas meningkat.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kabupaten Jeneponto, Mashuri, telah diupayakan untuk dikonfirmasi. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi, memperkuat kesan bahwa persoalan ini dibiarkan tanpa kejelasan. (TIM)
