Jakarta, Sulawesibersatu.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melontarkan kritik brutal terhadap wacana pengembalian Pilkada melalui DPRD. Ia menegaskan sistem tersebut bukan hanya merampas hak rakyat, tetapi menjadi ladang subur jual-beli suara elite politik.
Dalam siniar Rabu (7/1/2026), Ahok membongkar praktik busuk yang ia saksikan langsung saat Pilgub Bangka Belitung masih dipilih DPRD. Ia mengungkap anggota dewan menerima uang puluhan juta rupiah hanya untuk satu suara. “Gue baru dapat Rp50 juta nih buat voting,” ujar Ahok menirukan pengakuan seorang anggota DPRD yang langsung berburu rumah dan mobil.
Menurut Ahok, politik uang membuat instruksi partai tak lagi berarti. Anggota DPRD mudah membelot demi amplop tebal, bahkan partai penguasa harus “memburu” kadernya sendiri agar tidak menjual suara. Ahok menegaskan sikapnya konsisten sejak 2014, bahkan rela keluar dari Partai Gerindra karena menolak Pilkada via DPRD. “Itu mengambil hak rakyat,” tegasnya.
Kritik Ahok muncul di tengah dorongan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar yang ingin menghidupkan kembali Pilkada tak langsung demi alasan efisiensi biaya. Namun Ahok menepis dalih tersebut. Ia menyebut mahalnya Pilkada bukan karena rakyat, melainkan karena oligarki yang berebut tambang dan perkebunan lewat kepala daerah. “Ini perebutan sumber daya alam,” tutup Ahok. (AN/ZA)
