Kubu Raya Kalbar, Sulawesibersatu.com — Penanganan dugaan korupsi tata kelola IUP bauksit PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) yang menyeret Sudianto alias Aseng kembali menjadi sorotan. Galangan kapal PT Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada di Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, kini dipertanyakan status penelusuran dan penyitaan asetnya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Perusahaan pelayaran yang diduga memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Aseng tersebut disebut masih beroperasi normal. Fasilitas docking, tugboat hingga tongkang menjadi perhatian karena belum ada penjelasan terbuka mengenai status aset-aset tersebut dalam penanganan perkara.
Berdasarkan audit BPKP, dugaan kerugian negara dalam perkara PT QSS mencapai Rp4,09 triliun. Namun, aset yang diumumkan telah disita sekitar Rp338,35 miliar. Selisih fantastis ini memunculkan pertanyaan: ke mana penyidik menelusuri sisa aset yang diduga berkaitan dengan perkara?
Investigasi pada 4 November 2026 mengungkap keterangan seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Menurut sumber tersebut, aktivitas dock Bintang Arwana sempat berhenti total selama kurang lebih satu minggu, sekitar dua hari setelah Aseng ditangkap, sebelum kembali beroperasi seperti biasa.
Lebih mengejutkan, sumber itu juga menyampaikan dugaan adanya pembersihan hingga pembakaran sejumlah dokumen perusahaan. Informasi ini belum terverifikasi secara independen, sehingga Kejagung didesak segera menyelidiki kemungkinan pemindahan atau pemusnahan dokumen yang berkaitan dengan perkara PT QSS.
Publik kini menunggu ketegasan Kejagung. Apakah galangan kapal, armada tugboat dan tongkang tersebut sudah ditelusuri? Apakah aset-aset itu memiliki hubungan kepemilikan atau pengendalian dengan tersangka? Jangan sampai penelusuran berhenti pada aset yang mudah ditemukan, sementara dugaan keterkaitan aset lainnya belum terungkap.
Kejagung diminta membuka status hukum aset Bintang Arwana dan menelusuri seluruh perusahaan, tanah, bangunan serta armada yang terbukti berkaitan dengan perkara. Sudianto alias Aseng dan manajemen perusahaan juga perlu memberikan klarifikasi mengenai dugaan kepemilikan, status aset serta informasi pembersihan dokumen tersebut.
Kerugian negara yang diduga mencapai Rp4,09 triliun bukan angka kecil. Penegakan hukum harus menjangkau seluruh aliran kekayaan dan aset yang berkaitan dengan perkara, bukan sekadar berhenti pada penetapan tersangka dan penyitaan sebagian harta. Jika benar ada aset yang belum tersentuh, siapa yang akan menjelaskan keberadaannya? (TIM)
