Jakarta, Sulawesibersatu.com – Sekitar 42 ribu pondok pesantren di Indonesia disebut masih belum memperoleh dukungan anggaran yang sepadan dengan pendidikan formal. Kondisi ini menjadi sorotan Kementerian Agama yang kini menyiapkan Direktorat Jenderal Pesantren.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pembentukan Ditjen Pesantren menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat perhatian terhadap lembaga pendidikan pesantren yang selama ini memiliki peran besar dalam mencerdaskan anak bangsa.
“Selama ini kan pondok pesantren ada 42.000 pondok pesantren kurang mendapatkan anggaran yang serasi dengan pendidikan formal. Padahal itu juga anak bangsa,” kata Nasaruddin usai rapat Komisi VIII DPR RI, Selasa (22/9/2026).
Menurut Nasaruddin, keberadaan struktur baru tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi pesantren sekaligus meningkatkan dukungan pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan di lingkungan pesantren.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah menetapkan keberadaan Direktorat Jenderal Pesantren dan menunjuk Basnang Said sebagai direktur jenderal. Langkah ini menjadi babak baru dalam pengelolaan dan pembinaan pesantren di Indonesia.
Nasaruddin menilai pesantren memiliki kekhasan dalam pendidikan keislaman sekaligus berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik. Karena itu, dukungan terhadap pesantren dinilai tidak semestinya berjalan timpang dibandingkan lembaga pendidikan formal.
“Dengan adanya Direktorat Jenderal Pesantren ini, maka pondok pesantren diharapkan akan lebih baik,” ujarnya.
Nasaruddin berharap penguatan kelembagaan tersebut mampu meningkatkan kontribusi pesantren dalam pendidikan, pembentukan karakter, dan moralitas bangsa. Ia menyebut momentum Hari Santri pada 22 Oktober akan menjadi salah satu penanda hadirnya struktur baru tersebut. (TIM)
