Jakarta, Sulawesibersatu.com – Pemerintah Indonesia menghadapi tekanan fiskal berat pada 2026 setelah lonjakan harga minyak dunia memicu kekhawatiran defisit APBN menembus batas aman 3 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal keras bahwa program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga proyek infrastruktur multiyears berpotensi dipangkas jika situasi global semakin memburuk.
Langkah darurat ini disiapkan sebagai respons terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak melonjak tajam. Jika harga minyak menembus kisaran US$92 per barel, simulasi pemerintah menunjukkan beban subsidi energi dan belanja negara akan melonjak drastis sehingga menekan ruang fiskal.
Sorotan tajam datang dari parlemen. Anggota Badan Anggaran DPR RI Anis Byarwati menilai pemangkasan anggaran MBG yang mencapai Rp335 triliun merupakan pilihan paling realistis untuk menjaga defisit tetap terkendali tanpa harus menaikkan harga BBM yang berisiko menghantam daya beli masyarakat.
Menurut Anis, posisi defisit APBN sebelumnya sudah berada di level rawan. Defisit tahun 2025 tercatat menyentuh 2,96 persen, menjadi yang tertinggi pascareformasi di luar masa pandemi, sehingga ruang pemerintah untuk menambah belanja baru semakin sempit.
Kekhawatiran juga datang dari lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s Investor Service dan Fitch Ratings. Kedua lembaga tersebut menilai program MBG berpotensi memperlebar defisit fiskal jika tidak diimbangi dengan penguatan penerimaan negara atau efisiensi belanja pemerintah.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah berusaha keras menghindari skenario paling sensitif: menaikkan harga BBM, LPG, atau tarif listrik. Pemangkasan program besar dan penundaan proyek infrastruktur kini menjadi opsi pahit yang dipertimbangkan demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor terhadap APBN Indonesia. (AN/ZA)
