Jakarta, Sulawesibersatu.com — Sinyal peringatan dini datang dari lingkar relawan pendukung pemerintah. Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Willem Frans Ansanay, secara terbuka mendorong Presiden Prabowo Subianto segera membentuk koalisi permanen guna meredam potensi rivalitas politik internal yang dinilai mulai mengancam soliditas kabinet memasuki tahun kedua pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Frans kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/12/2025), di tengah semakin terlihatnya manuver politik antarpartai pendukung pemerintah, baik di ruang publik maupun di parlemen. “Ini bukan soal politik praktis. Ini soal stabilitas pemerintahan. Kalau kabinet tidak dikunci dalam satu garis komando yang tegas, rivalitas internal sangat mungkin muncul dan itu berbahaya bagi efektivitas negara,” tegas Frans.
Frans mengingatkan bahwa secara historis, tahun kedua pemerintahan dalam sistem presidensial multipartai kerap menjadi fase rawan. Pada periode ini, partai-partai pendukung mulai menghitung ulang posisi politik, daya tawar, bahkan jarak mereka terhadap Presiden. “Dalam banyak pengalaman politik, justru di fase inilah tarik-menarik kepentingan mulai terasa. Tanpa koalisi permanen, kabinet bisa berubah menjadi arena kompetisi antarpartai, bukan mesin kerja Presiden,” ujarnya. Menurut Frans, tanpa desain politik yang jelas dan mengikat, kebijakan strategis berpotensi tersandera negosiasi terselubung dan kepentingan sektoral yang tidak selalu sejalan dengan agenda negara.
Ia menyebut koalisi permanen sebagai sabuk pengaman politik bagi Presiden Prabowo. Instrumen ini dinilai krusial untuk menjaga konsistensi dukungan parlemen sekaligus menutup ruang tekanan politik internal terhadap kebijakan strategis pemerintah. “Koalisi permanen akan memutus pola bargaining setiap kali negara mengambil keputusan penting. Presiden harus bekerja dalam situasi tenang, bukan di bawah bayang-bayang ancaman politik dari dalam,” katanya. Frans menegaskan, kabinet ideal seharusnya menjadi perpanjangan tangan visi Presiden, bukan sekadar representasi kepentingan partai yang saling bersaing di balik meja kekuasaan.
Sorotan juga diarahkan pada isu sensitif evaluasi dan rotasi kabinet. Tanpa koalisi permanen, setiap perombakan menteri berisiko ditafsirkan sebagai konflik antarpartai, bukan keputusan manajerial Presiden. “Kalau koalisi sudah dikunci, Presiden bebas bersikap tegas. Menteri diganti karena kinerjanya, bukan karena intrik atau tekanan politik. Ini soal meritokrasi,” ujar Frans. Ia menegaskan Presiden Prabowo memiliki legitimasi penuh untuk menilai dan mengevaluasi kinerja para pembantunya demi kepentingan negara.
Frans mengingatkan bahwa pemerintahan saat ini sedang menjalankan berbagai program strategis berdampak langsung pada rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, hingga hilirisasi industri nasional. “Program sebesar itu membutuhkan kabinet yang fokus dan solid. Kalau energi kabinet habis untuk konflik internal, yang dirugikan langsung adalah rakyat,” katanya. Ia juga menyinggung tantangan eksternal, mulai dari ketidakpastian global hingga potensi bencana nasional, yang menuntut respons cepat dan koordinasi lintas kementerian tanpa friksi politik.
Frans menegaskan pernyataannya bukan kritik destruktif terhadap pemerintah, melainkan alarm dini agar kepemimpinan nasional tidak terjebak dalam jebakan rivalitas politik internal. “Saya jujur khawatir, tanpa koalisi permanen, ruang rivalitas antarpartai akan terus terbuka. Kabinet bisa kehilangan daya dorong maksimalnya sebagai alat eksekusi visi Presiden Prabowo,” pungkasnya. Menurutnya, koalisi permanen bukan kepentingan partai atau relawan, melainkan instrumen stabilisasi negara agar agenda besar Indonesia berjalan konsisten, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat luas. (Dr. A/*Red)
