Bantaeng Sulsel, Sulawesibersatu.com — Di pelosok Desa Bonto Tiro, sebuah proyek yang seharusnya menjadi denyut kehidupan warga justru berubah menjadi luka menganga. Anggaran Rp116 juta yang dikucurkan pada 2022 untuk membangun 350 meter jalan tani kini menyisakan ironi yakni hasilnya hanya 50 meter, menggembung bagai parodi pembangunan. Sisa 300 meter lainnya? Lenyap. Hilang. Seperti tak pernah direncanakan.
Warga yang turun langsung mengukur proyek itu tertegun.
Yang tersisa hanyalah adukan beton yang tipis, tidak rata, dan tampak seperti dibuat sekedar untuk menutupi nama baik seseorang, bukan untuk kepentingan rakyat. “Ini bukan salah hitung. Ini penghinaan. 350 meter dijanjikan, 50 meter diberikan. Apa kami dianggap tidak bisa melihat? Tidak bisa berpikir?” ujar beberapa warga yang kami temui. Nada suara mereka bukan lagi kecewa tapi marah.
Tim media yang turun ke lokasi menemukan fakta lebih pahit. Jalan yang dikerjakan terlihat seperti proyek darurat yang kehabisan dana di tengah jalan yaitu ketebalan tidak seragam, permukaan menurun, dan kualitas yang membuat warga bertanya-tanya. “Benarkah ini menghabiskan ratusan juta?” Yang paling menyentak adalah jarak pendeknya. Hanya 50 meter dari target 350 meter. Ini bukan selisih kecil. Ini bukan salah paham. Ini jurang menganga yang menuntut jawaban.
Kemarahan warga berubah menjadi tuntutan keras. Mereka meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, turun mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Bagi warga, ini bukan lagi persoalan jalan tani. Ini persoalan harga diri. Ini persoalan kepercayaan yang telah dipatahkan. Ketika diwawancarai, Kepala Desa Bonto Tiro, Arman, justru memberikan pernyataan yang membuat banyak pihak semakin tercengang. “Sesuai di prasasti itu. Kalau tidak yakin, tanya Inspektorat,” jawabnya singkat.
Namun tak berhenti di situ. Ia kemudian menyebut bahwa ada beberapa titik jalan tani yang dikerjakan. Pernyataan yang terdengar seperti upaya membuka pintu harapan tapi langsung runtuh ketika ia tak bisa menyebutkan lokasi titik-titik tersebut. Tidak satu pun. Warga pun kembali bertanya yakni jika titik lain benar ada, mengapa tak satu pun bisa disebutkan? Seolah-olah proyek itu ada di peta yang hanya ia sendiri yang melihatnya.
Kemana sisa 300 meter pembangunan itu? Mengapa hasilnya jauh dari anggaran yang dikeluarkan? Mengapa Kades tidak bisa menunjukkan titik lain yang katanya dikerjakan? Benarkah ada proyek ganda, atau hanya alasan yang terburu-buru dikeluarkan? Dan yang paling menyesakkan yaitu siapa yang sebenarnya diuntungkan? Pertanyaan-pertanyaan ini kini bergema di Bonto Tiro. Membesar. Menguat. Menjadi badai yang sulit dihentikan tanpa penyelidikan hukum.
Kisah Jalan Tani Bonto Tiro bukan lagi isu kecil desa. Ini adalah potret kegagalan transparansi, potret ketidakberesan yang harus dibuka, dan potret kemarahan rakyat yang tidak bisa lagi dibungkam. Warga hanya menuntut satu yakni kebenaran dan kebenaran itu kini menunggu di ujung meja aparat penegak hukum. (TIM)
