Kantor Bupati Gowa Digembok, Husniah Didesak Angkat Kaki

Gowa Sulsel, Sulawesibersatu.com — Ratusan mahasiswa dan masyarakat kembali mengepung Kantor Bupati Gowa, Jumat (28/8/2026). Aksi Gerakan Solidaritas Anti Kesewenang-wenangan Bupati Gowa itu memanas dengan tuntutan keras agar Bupati Gowa Husniah Talenrang mundur dari jabatannya.

Kemurkaan massa dilampiaskan dengan memasang rantai dan gembok di gerbang Kantor Bupati Gowa. Aksi tersebut disebut sebagai simbol penolakan terhadap kepemimpinan Husniah yang dinilai massa telah melahirkan kebijakan kontroversial.

Sorotan utama demonstran tertuju pada kebijakan mutasi dan penonaktifan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Gowa. Massa menilai kebijakan tersebut perlu diperiksa pemerintah pusat karena diduga tidak melalui prosedur administrasi yang semestinya.

Jenderal lapangan aksi, Indra Gunawan, mendesak Menteri Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara turun langsung ke Gowa. “Kami meminta kepada Mendagri dan BKN untuk segera turun ke Kabupaten Gowa memeriksa Husniah Talenrang,” tegasnya.

Tak berhenti pada polemik pejabat, massa juga menuding kebijakan yang dipersoalkan berpotensi menyeret nasib ASN dan aparatur pemerintahan lainnya. Bahkan, mereka mengklaim pembayaran gaji sejumlah pihak berpotensi terganggu akibat persoalan mutasi yang terjadi.

“Teman-teman ASN ini berpotensi tidak menerima gaji bulan depan,” ujar Indra. Ia juga menyebut kepala desa, tenaga kesehatan, kepala dusun hingga kepala lingkungan berpotensi terdampak. Namun, klaim tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari Pemkab Gowa.

Di tengah pengamanan personel Polresta Gowa dan Polda Sulsel, massa tetap bergantian berorasi. Rantai dan gembok yang terpasang di gerbang kantor bupati menjadi simbol paling keras dari aksi tersebut: massa menyatakan tidak lagi menginginkan Husniah berkantor di lingkungan Pemkab Gowa.

“Kami tidak ingin lagi Husniah Talenrang datang berkantor di Pemda Gowa,” kata Indra. Massa kini menuntut pemerintah pusat segera turun tangan dan mengusut kebijakan yang mereka persoalkan, sembari mendesak agar tatanan pemerintahan Gowa segera dievaluasi. (TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *