Takalar Sulsel, Sulawesibersatu.com – Momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 di Kabupaten Takalar berubah panas. Bukan soal prestasi, melainkan dugaan skandal pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMPN 3 Takalar yang disebut-sebut tidak transparan dan jauh dari akuntabel.
Isu ini menyebar cepat, dari ruang perkantoran hingga warung kopi. Nama sekolah itu kini jadi bahan perbincangan, seiring munculnya kecurigaan publik terhadap praktik pengelolaan anggaran yang dinilai menyimpang.
Ironisnya, pengelolaan dana disebut telah menggunakan ARKAS sistem resmi pemerintah yang seharusnya menjamin transparansi penuh. Namun, dugaan “permainan” justru muncul di balik laporan yang tampak rapi di atas kertas.
Aliansi Peduli Pendidikan mencium adanya indikasi serius. Mereka menyoroti dugaan manipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) hingga praktik mark-up harga dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa.
Jenderal Lapangan Aliansi, Wahyu, melontarkan peringatan keras. Ia menilai, jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi ancaman nyata bagi integritas dunia pendidikan di daerah tersebut.
Saat ini, aliansi tengah mengumpulkan bukti dan dokumen pendukung. Langkah itu disebut sebagai tahap awal sebelum laporan resmi dilayangkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai aturan.
Tak berhenti di situ, gelombang tekanan publik akan diperbesar. Aksi unjuk rasa direncanakan digelar dalam waktu dekat di kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Bupati Takalar, menuntut audit menyeluruh serta evaluasi total tata kelola anggaran.
Di sisi lain, Kepala SMPN 3 Takalar, Hj. Suriani, membantah mengetahui adanya praktik bermasalah. Ia menegaskan pengelolaan anggaran selama ini berjalan sesuai prosedur, meski badai dugaan kini terlanjur mengguncang kepercayaan publik. (TIM)
