Oknum LSM Diduga Peras Pejabat Takalar: Ancaman, Intimidasi dan Cicilan Kendaraan

Takalar Sulsel, Sulawesibersatu.com – Bayang-bayang ketakutan menyelimuti jajaran pejabat di Pemerintah Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan (Sulsel). Bukan tanpa alasan, mereka mengaku menjadi korban pemerasan sistematis oleh seorang oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang lihai memainkan tekanan. Dengan modus cerdik, oknum ini diduga rutin meminta uang dengan dalih pembayaran cicilan kendaraan pribadinya, baik motor maupun mobil.

Praktik ini ternyata bukan hal baru. Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa oknum tersebut juga mengendalikan sebuah portal berita online, yang digunakan sebagai alat untuk menekan targetnya. “Setiap kali kami menolak permintaan, ancaman mulai berdatangan, mulai dari pencemaran nama baik hingga berita miring yang bisa menghancurkan reputasi kami,” ujar salah satu pejabat, Rabu (2/4/2025).

Ancaman itu bukan sekadar gertakan kosong. Beberapa pejabat mengaku pernah menjadi sasaran pemberitaan negatif setelah menolak permintaan tersebut. Demi menjaga posisi dan nama baik, banyak dari mereka akhirnya menyerah dan memenuhi tuntutan sang oknum. “Kami seperti terjebak dalam lingkaran yang sulit keluar. Jika melawan, jabatan dan nama baik kami taruhannya,” keluh pejabat lainnya.

Dugaan pemerasan ini berpotensi masuk dalam ranah pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pejabat menyatakan siap membawa kasus ini ke jalur hukum, namun masih menunggu arahan dari pimpinan mereka.

“Kami punya bukti. Rekaman, percakapan, semuanya ada. Tinggal menunggu instruksi, apakah kasus ini akan dibawa ke pihak berwajib atau tidak,” tegas salah satu pejabat yang geram dengan situasi ini.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai langkah hukum yang akan ditempuh. Namun, kasus ini telah menjadi perbincangan panas di lingkungan pemerintahan Takalar, menyoroti kembali persoalan klasik, bagaimana oknum-oknum tertentu masih bisa mempermainkan kekuasaan demi keuntungan pribadi.

Akankah kasus ini berujung di meja hijau? Atau hanya menjadi cerita lain dalam dinamika birokrasi yang tak terselesaikan? (TIM)

Share this post