Insiden Kekerasan Oknum Polisi Terhadap Pewarta Foto Antara, Kompolnas Desak Tindak Lanjut Tegas

Jakarta, Sulawesibersatu.com - Kasus kekerasan yang dilakukan oleh IPDA Endri Purwa Sefa terhadap pewarta foto ANTARA, Makna Zaezar, saat meliput kegiatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Tawang, Semarang, pada 5 April 2025, mendapat perhatian serius dari banyak pihak. Salah satunya adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang menuntut agar tindakan tegas diberikan kepada oknum polisi tersebut.

Mohammad Choirul Anam, Komisioner Kompolnas, menegaskan bahwa kejadian ini sangat disayangkan, mengingat jurnalis merupakan mitra penting bagi Polri dalam membangun negara hukum dan demokrasi. "Kami berharap tindakan terhadap anggota yang bersangkutan bisa maksimal dan proporsional," ujar Choirul Anam.

Kekerasan terhadap wartawan, menurutnya, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia juga menyampaikan, bahwa Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menekankan pentingnya hubungan baik antara polisi dan media untuk menciptakan institusi kepolisian yang lebih humanis dan presisi.

Sehari setelah kejadian, IPDA E menemui Makna Zaezar untuk meminta maaf secara langsung, mengungkapkan rasa penyesalan dan berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi. "Saya menyesal dan berharap bisa lebih profesional dan humanis dalam tugas ke depan," ucap IPDA E.

Meski telah menerima permintaan maaf, Makna Zaezar menegaskan pentingnya tindak lanjut institusi Polri terhadap insiden ini, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Pihak Polda Jawa Tengah juga menyampaikan penyesalannya atas insiden tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Artanto, menambahkan bahwa situasi yang ramai dan penuh sesak seharusnya tidak menjadikan anggota Polri bertindak emosional. Polisi berjanji akan menyelidiki insiden ini dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku jika terbukti ada pelanggaran.

Kasus ini mencuatkan kembali pentingnya perlindungan terhadap pekerja media yang menjalankan tugasnya, serta menunjukkan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun, apalagi oleh aparat penegak hukum, tidak boleh terjadi di negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan pers. (AN/ZA)

Share this post