Ketua LSM LAKI Aceh Timur Desak Presiden Prabowo Tindak Tegas Temuan BPK yang Merugikan Negara
Aceh Timur, Sulawesibersatu.com – Saiful Anwar, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Aceh Timur, meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran yang bermasalah dan berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah. Permintaan ini disampaikan dalam sebuah pernyataan tegas yang dirilis pada Senin, 3 Maret 2025.
Saiful Anwar menyatakan bahwa temuan BPK mengungkap adanya ketidakpatuhan yang jelas dalam pengelolaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Di antaranya, kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp586,5 juta, belanja perjalanan dinas Rp129,9 juta, serta kelebihan pembayaran proyek di Dinas PUPR senilai Rp2,6 miliar. Tak hanya itu, denda keterlambatan proyek yang mencapai Rp1 miliar juga belum disetorkan ke Kas Daerah.
"Temuan BPK ini jelas menunjukkan ketidakpatuhan yang merugikan negara. Kami mendesak pemerintah, mulai dari Kepala SKPK, Kepala Dinas PU, hingga Ketua TAPK, untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Saiful Anwar dengan tegas.
Saiful menambahkan bahwa ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran dapat menimbulkan dampak serius pada pelayanan publik dan pembangunan di Aceh Timur. “Pemerintah harus menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Jangan biarkan masyarakat menjadi korban dari pengelolaan anggaran yang tidak profesional,” ungkapnya.
BPK telah memberikan tenggat waktu 60 hari kerja bagi pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. LSM LAKI, yang dipimpin oleh Saiful, berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini dan akan melaporkan pihak yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK kepada aparat penegak hukum.
Saiful Anwar juga berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas terhadap masalah ini. "Presiden harus memastikan tindakan yang merugikan negara tidak dibiarkan begitu saja. Ini adalah ujian besar bagi pemerintah untuk menunjukkan integritasnya. Jika tidak segera ditindaklanjuti, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin berkurang," tegasnya.
Dalam konteks ini, Saiful menekankan bahwa keberhasilan Presiden Prabowo dalam menindak tegas kasus-kasus yang merugikan negara akan menjadi tolak ukur bagi pejabat lainnya. Pemerintah harus memastikan bahwa tindakan yang merugikan negara, baik dilakukan secara individu, kelompok, atau golongan, harus menerima konsekuensinya.
Dengan tekad yang kuat, Saiful Anwar dan LSM LAKI berjanji akan terus mengawasi dan mendorong penyelesaian kasus ini demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. (RH/MH)
0 Response to "Ketua LSM LAKI Aceh Timur Desak Presiden Prabowo Tindak Tegas Temuan BPK yang Merugikan Negara"
Posting Komentar