Kebijakan Rp75 Juta untuk Aplikasi Digital Desa Tuai Protes di Takalar: Kepala Desa Minta Revisi!

Takalar Sulsel, Sulawesibersatu.com - Sejumlah kepala desa di Kabupaten Takalar kini tengah bersuara lantang, menanggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Sosial. Kebijakan ini mewajibkan setiap desa untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp75 juta guna membeli aplikasi Digital Desa (Digides). Namun, kebijakan tersebut menuai protes keras, karena dianggap terlalu membebani desa dengan anggaran yang sangat terbatas.

"Bukan kami menentang digitalisasi, tapi anggaran sebesar itu sangat memberatkan. Uang sebanyak itu seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan yang lebih mendesak, seperti infrastruktur atau program sosial yang langsung dirasakan masyarakat," ungkap salah satu kepala desa yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Para kepala desa yang lain juga berbicara serupa, menilai kebijakan ini tidak memperhitungkan kemampuan keuangan desa yang sangat bervariasi. Mereka meminta agar pemerintah daerah lebih fleksibel dalam menentukan anggaran untuk digitalisasi, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing desa.

"Saya setuju dengan kemajuan teknologi, tetapi angka Rp75 juta ini terlalu besar. Kami butuh kebijakan yang lebih bijaksana, yang tidak mengorbankan kebutuhan dasar desa lainnya," tegas kepala desa lainnya.

Meskipun banyak kepala desa yang mendukung transformasi digital, mereka menuntut agar kebijakan ini segera direvisi. Harapan mereka adalah agar kebijakan yang ditetapkan lebih mengakomodasi kemampuan desa dan benar-benar memberi manfaat yang sesuai.

Hingga saat ini, Dinas PMD dan Dinas Sosial Kabupaten Takalar belum memberikan penjelasan resmi mengenai kebijakan ini. Namun, polemik yang berkembang kian memanas, dengan berbagai pihak mendesak agar kebijakan tersebut segera dievaluasi. Banyak yang khawatir bahwa tanpa revisi, kebijakan ini justru akan menambah beban desa yang sudah terpuruk akibat keterbatasan dana.

Kebijakan ini kini menjadi perbincangan hangat, dan para kepala desa berharap agar pemerintah daerah bisa menemukan solusi yang lebih adil dan menguntungkan bagi seluruh pihak. (TIM)

Share this post